USAID Kembali Masuk ke Pakistan, Tantangan Struktural dan Tata Kelola Jadi Sorotan

Liputan6.com, Islamabad - Pakistan kini kembali menjadi penerima bantuan pembangunan dari Amerika Serikat, menyusul dimulainya kembali pendanaan untuk sejumlah program penting seperti Need-Based Merit Scholarship Program (Fase II) dan Merged Areas Governance Program.

Informasi ini muncul dari Kementerian Urusan Ekonomi Pakistan dan menandai berakhirnya penangguhan bantuan senilai USD 845 juta yang diberlakukan pada Februari 2025, dikutip dari laman Times of Oman, Rabu (30/7/2025).

Kembalinya aliran bantuan ini bukan sekadar dukungan keuangan, tetapi juga menjadi peluang strategis bagi Pakistan. Bantuan tersebut berpotensi memperkuat sektor pendidikan dan tata kelola wilayah, sekaligus menjadi ujian bagi negara itu dalam menunjukkan kapasitas manajemen bantuan yang efektif dan transparan.

Salah satu program utama yang kembali didanai adalah program beasiswa untuk siswa berprestasi dari latar belakang ekonomi lemah. Bank Dunia mencatat bahwa hampir setengah penduduk dewasa di Pakistan menghadapi tantangan literasi, sehingga dukungan ini dinilai krusial.

Pendidikan di Pakistan selama ini diwarnai persoalan infrastruktur yang minim, kualitas kurikulum yang belum merata, serta kurangnya kesempatan setara untuk seluruh kelompok masyarakat.

Program beasiswa ini diharapkan menjadi jalan bagi siswa-siswa kurang mampu untuk mengakses pendidikan berkualitas. Namun di sisi lain, Pakistan juga dituntut untuk memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar memberikan dampak nyata. Tantangan terbesar masih berkisar pada sektor pendidikan yang sangat beragam—dari sekolah negeri, swasta, hingga madrasah—dengan standar kurikulum dan kualitas pengajaran yang tidak seragam.

Madrasah, yang menampung jutaan anak dari keluarga miskin, menghadirkan dilema tersendiri. Lembaga-lembaga ini sering kali menjadi satu-satunya pilihan pendidikan, namun belum seluruhnya memiliki kurikulum yang sesuai dengan standar pendidikan nasional. Beberapa di antaranya bahkan menerima siswa asing, memperumit pengawasan dan evaluasi.

Selain sektor pendidikan, bantuan juga mengalir ke program tata kelola wilayah gabungan—wilayah yang secara historis tertinggal dalam pembangunan. Program ini memberikan peluang bagi Pakistan untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan pelayanan publik, terutama di wilayah-wilayah bekas daerah suku di perbatasan Afghanistan.

Meski skalanya terbatas, dimulainya kembali pendanaan dari AS ini menjadi pintu pembuka bagi bantuan yang lebih luas di masa depan. Keberhasilan Pakistan dalam mengelola bantuan ini bisa membangun kepercayaan internasional, sekaligus memperkuat posisi negara itu dalam diplomasi pembangunan global.

Namun, tantangan tetap ada. Pakistan memiliki catatan panjang terkait akuntabilitas yang lemah dalam pemanfaatan bantuan. Laporan sebelumnya menunjukkan kesulitan dalam pelacakan dana serta ketidaksesuaian penyaluran dengan tujuan bantuan.

Struktur pemerintahan yang kompleks dan perbedaan kapasitas kelembagaan antar provinsi sering kali menyulitkan implementasi program secara efisien.

Maka dari itu, Pakistan kini berada di titik krusial. Keberhasilan program bantuan ini tidak hanya tergantung pada kucuran dana, tapi juga pada pembangunan sistem pemantauan yang transparan dan akuntabel, reformasi sistem pendidikan secara menyeluruh, serta keseriusan dalam mengadopsi tata kelola yang lebih baik.

Kembalinya dukungan AS bisa menjadi awal baru bagi Pakistan—asal dibarengi tekad politik dan kapasitas kelembagaan yang kuat untuk menyejahterakan rakyatnya melalui bantuan yang dikelola secara bertanggung jawab.