Partai Reform UK Desak Inggris Hentikan Bantuan ke Pakistan

Liputan6.com, London - Partai Reform UK dan Partai Konservatif mendesak pemerintah Inggris menghentikan seluruh bantuan luar negeri kepada Pakistan serta memberlakukan sanksi visa hingga Islamabad bersedia menerima pemulangan Shabir Ahmed, pelaku kasus pemerkosaan anak yang telah dicabut kewarganegaraan Inggrisnya.

Desakan itu muncul setelah Pakistan menolak menerima Ahmed, yang baru dibebaskan dari penjara usai menjalani 14 tahun dari hukuman 22 tahun atas 30 kasus pemerkosaan terhadap anak di Rochdale, Inggris, dikutip dari The Telegraph.

Pemerintah Pakistan beralasan Ahmed tidak lagi berstatus sebagai warga negaranya. Islamabad juga menyatakan akar permasalahan kejahatan tersebut terjadi di Inggris, tempat Ahmed dibesarkan.

Di tengah kebuntuan proses deportasi, terungkap bahwa pemerintah Inggris telah menyetujui paket bantuan luar negeri senilai 153 juta poundsterling untuk Pakistan selama tiga tahun ke depan.

Wakil Ketua Reform UK Richard Tice menyerukan penghentian seluruh bantuan dan penerbitan visa bagi warga Pakistan hingga Ahmed dipulangkan.

"Pakistan. Tidak ada bantuan luar negeri. Tidak ada visa. Sampai Anda menerima kembali pemerkosa Ahmed," tulis Tice melalui media sosial X.

Senada dengan itu, juru bicara urusan dalam negeri Reform UK, Zia Yusuf, menilai pemerintah dari Partai Buruh tetap mengirimkan bantuan ke Pakistan meski negara tersebut menolak menerima kembali Ahmed.

Partai Konservatif juga menyampaikan tuntutan serupa. Menteri Dalam Negeri bayangan Chris Philp meminta pemerintah menghentikan bantuan luar negeri dan penerbitan visa baru bagi warga Pakistan sampai Islamabad menerima kembali Ahmed dan warga Pakistan lain yang dihukum dalam kasus eksploitasi seksual anak di Inggris.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri bayangan Priti Patel mengkritik keputusan pemerintah menyetujui bantuan senilai 153 juta poundsterling ketika proses pemulangan Ahmed masih menemui jalan buntu.

Pemerintah Inggris saat ini tengah berupaya mengubah aturan imigrasi yang telah berlaku selama puluhan tahun untuk menutup celah hukum yang menghambat deportasi Ahmed.

Menteri Dalam Negeri Inggris Shabana Mahmood sebelumnya mengumumkan rencana perubahan undang-undang imigrasi agar pelaku kejahatan berat yang kewarganegaraan Inggrisnya telah dicabut tetap dapat dideportasi.

Ahmed dijatuhi hukuman 22 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah memperkosa sejumlah anak perempuan berusia sekitar 12 tahun sebagai bagian dari jaringan eksploitasi seksual anak di Rochdale. Pengadilan menyebut salah satu korban mengalami pelecehan selama lebih dari satu dekade.

Pemerintah Inggris membantah klaim Pakistan bahwa Ahmed telah secara resmi melepaskan kewarganegaraan Pakistan. Menurut pejabat Inggris, Ahmed memang diduga menghancurkan paspor Pakistan miliknya, namun tidak pernah menyelesaikan proses hukum untuk melepaskan kewarganegaraan tersebut.

Negosiasi mengenai pemulangan Ahmed dilaporkan telah berlangsung sekitar satu tahun. Inggris juga tengah membahas deportasi dua pelaku lain dalam kasus serupa yang menghadapi persoalan kewarganegaraan.

Menteri Dalam Negeri Inggris Yvette Cooper mengisyaratkan pemerintah tidak menutup kemungkinan menggunakan berbagai langkah diplomatik, termasuk pembatasan visa, apabila Pakistan tetap menolak menerima Ahmed.

Sementara itu, Downing Street menyatakan pemerintah sedang melakukan pembicaraan intensif dengan otoritas Pakistan di tingkat tinggi untuk mencari solusi atas proses deportasi tersebut.

Kantor Perdana Menteri juga menegaskan bantuan senilai 153 juta poundsterling tidak diberikan langsung kepada pemerintah Pakistan, melainkan disalurkan melalui lembaga kemanusiaan dan organisasi lain yang beroperasi di negara tersebut. Menurut Kementerian Luar Negeri Inggris, bantuan itu ditujukan untuk mendukung stabilitas dan ketahanan Pakistan guna mengurangi risiko keamanan serta migrasi ke Inggris.