4 Mei 1994: PM Israel Yitzhak Rabin dan Presiden Yasser Arafat Teken Perjanjian Pemerintahan Mandiri Palestina

Seiring berjalannya waktu, jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian tidak terpenuhi, pengerahan kembali pasukan Israel melambat dan perjanjian baru dinegosiasikan.

Kritikus Israel terhadap perjanjian tersebut menyatakan bahwa Land for Peace (Tanah untuk Perdamaian) adalah Land for Nothing (Tanah untuk Ketiadaan).

Momentum menuju hubungan damai antara Israel dan Palestina sangat terguncang oleh pecahnya pemberontakan Palestina pada tahun 2000, yang dikenal sebagai 'Intifada Kedua'.  Ketegangan lebih lanjut terjadi pada proses ini setelah Hamas berkuasa pada pemilu Palestina tahun 2006.

Sementara itu, mengutip dari politico.com, perjanjian tersebut juga menyerukan pembentukan pasukan polisi Palestina yang beranggotakan 9.000 orang. Mereka dilengkapi dengan senjata pribadi ringan, 120 senapan mesin sedang dan berat, dan 45 kendaraan lapis baja. Dari sudut pandang Israel, salah satu tugas utama pasukan ini adalah mencegah serangan terhadap warga Israel dari wilayah yang dikuasai Palestina.

Seiring berjalannya waktu, Palestina gagal memenuhi beberapa jadwal yang ditetapkan dalam kesepakatan tersebut dan, sebagai konsekuensinya, janji penempatan kembali Israel diperlambat atau dibatalkan seluruhnya.

Momentum menuju hubungan damai antara Israel dan Palestina tidak pernah pulih dari pecahnya pemberontakan Palestina pada tahun 2000 yang dikenal dengan Intifada Kedua.

Ketegangan tambahan terjadi pada proses perdamaian setelah Hamas, yang tercatat berupaya menghancurkan Israel, berkuasa di Gaza.

Melansir dari aljazeera.com, Perjanjian Oslo pertama, yang dikenal sebagai Oslo I, ditandatangani pada 13 September 1993.

Perjanjian antara kepemimpinan Israel dan Palestina membuat masing-masing pihak mengakui satu sama lain untuk pertama kalinya. Kedua belah pihak juga berjanji untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Perjanjian kedua, yang dikenal sebagai Oslo II, ditandatangani pada bulan September 1995 dan menjelaskan secara lebih rinci struktur badan-badan yang seharusnya dibentuk dalam proses perdamaian.

Perjanjian Oslo seharusnya mewujudkan penentuan nasib sendiri bagi Palestina, dalam bentuk negara Palestina berdampingan dengan Israel.

Hal ini berarti bahwa Israel, yang dibentuk di tanah bersejarah Palestina pada tahun 1948 dalam sebuah peristiwa yang dikenal orang Palestina sebagai Nakba, akan menerima klaim Palestina atas kedaulatan nasional.

Namun, klaim tersebut hanya akan terbatas pada sebagian kecil wilayah bersejarah Palestina, dan sisanya diserahkan kepada kedaulatan Israel.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan bahwa langkah-langkah yang dilakukan Israel telah mengakhiri Perjanjian Damai Oslo 1993 dan 1995. Hal tersebut ia ungkapkan pada Minggu, 14 Januari 2018 waktu setempat.

"Tak ada Oslo," ujar Abbas dalam sebuah pertemuan dengan sejumlah pejabat Palestina di Ramallah, saat membahas pengakuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel, seperti dikutip dari BBC 2018 lalu. 

"Israel mengakhiri Oslo," imbuh dia.

Perjanjian Oslo menyebabkan terbentuknya Otoritas Palestina dan kesepakatan untuk bekerja sama menuju rekonsiliasi terkait isu-isu seperti permukiman Israel di Tepi Barat, status Yerusalem, dan hak Palestina atas tanah yang mereka klaim sebelum Perang 1948.  

Dalam kesempatan itu, Abbas juga mendeskripsikan bahwa upaya mewujudkan perdamaian di Timur Tengah oleh Donald Trump merupakan "tamparan pada Abad ini".

"Perjanjian Abad ini merupakan tamparan Abad ini dan kami tidak akan menerimanya," ujar Abbas.

Beberapa pekan sebelumnya, Donald Trump mengancam akan menghentikan bantuan kepada Palestina jika mereka menolak melakukan pembicaraan damai.

Namun warga Palestina berpendapat bahwa langkah Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel menunjukkan bahwa AS tak bisa menjadi perantara yang netral.