AS Ingatkan Pakistan untuk Selidiki Pelanggaran Terkait Pemilu

Sementara itu, anggota parlemen di Majelis Nasional Pakistan pada Minggu (3/3/2024) memilih Shehbaz Sharif sebagai perdana menteri baru negara itu untuk kedua kalinya.

Sementara itu, sekutu mantan perdana menteri Imran Khan di parlemen berteriak memprotes pengangkatannya, dengan tuduhan adanya kecurangan dalam pemilu bulan lalu.

Ketua Majelis Nasional Ayaz Sadiq mengatakan Sharif memperoleh 201 suara, mengalahkan Omar Ayub dari Dewan Sunni Ittehad yang memperoleh 92 suara. Pemenang hanya membutuhkan 169 suara untuk mendapatkan mayoritas. Demikian seperti dilansir AP, Senin (4/3).

Ayub mendapat dukungan dari partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) yang mengusung Khan, yang kandidatnya tidak mendapatkan cukup kursi untuk membentuk pemerintahan sendiri. PTI menolak mengadakan pembicaraan dengan pesaingnya untuk membentuk koalisi.

Setelah perundingan selama berhari-hari, Partai Liga Muslim Pakistan yang dipimpin Sharif dan para pendukungnya membentuk aliansi pasca pemilu 8 Februari, yang hasilnya diumumkan setelah penundaan yang tidak biasa karena pemadaman telepon seluler secara nasional. Pihak berwenang mengatakan pemutusan komunikasi diperlukan untuk menghindari serangan militan terhadap kandidat dan pasukan keamanan.

Namun, penundaan tersebut menuai kritik dari partai Khan, yang bersikukuh bahwa pemungutan suara dicurangi untuk mencegah PTI memperoleh suara mayoritas. PTI mengklaim mereka memiliki bukti bahwa kemenangannya dicuri saat penghitungan suara, sebuah tuduhan yang dibantah oleh Komisi Pemilihan Umum Pakistan.

Sharif, dalam pidato kemenangannya di parlemen pada Minggu, mengatakan, "Kami pernah menjadi korban politik di masa lalu, namun tidak pernah melakukan balas dendam."

Tanpa menyebut nama Imran Khan, dia menuturkan penguasa sebelumnya memenjarakan banyak lawan politiknya, termasuk dirinya dan sekutunya Asif Ali Zardari. Dia juga menuduh para pendukung Khan menyerang instalasi militer setelah pemecatannya pada tahun 2022 serta menambahkan bahwa sekarang parlemen dan pengadilan akan memutuskan apakah mereka yang terlibat dalam penyerangan instalasi militer layak mendapatkan pengampunan.