Dinasti Keluarga Hun di Kamboja Disorot Dunia, Ini Tanggapan Kemlu RI

Masalah politik yang tidak demokratis juga terjadi di negara ASEAN lain, yakni Myanmar. 

 Junta militer Myanmar telah memperpanjang keadaan darurat yang diberlakukannya sejak kudeta militer pada tahun 2021. Hal tersebut mau tidak mau memaksa penundaan lebih lanjut pemilu yang dijanjikan ketika pengambilalihan kekuasaan.

Stasiun televisi MRTV mengungkapkan bahwa Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (NDSC) bertemu di Naypyidaw pada Senin (31/8/2023) dan memperpanjang keadaan darurat selama enam bulan, terhitung mulai Selasa (1/8) karena diperlukan waktu untuk mempersiapkan pemilu. NDSC sendiri dikendalikan junta militer, seperti dilansir The Guardian.

Pengumuman tersebut dinilai merupakan pengakuan bahwa militer tidak memiliki cukup kontrol untuk mengadakan pemungutan suara dan telah gagal menundukkan penentangan yang meluas terhadap kekuasaannya, yang mencakup perlawanan bersenjata yang semakin menantang serta protes tanpa kekerasan.

Keadaan darurat diumumkan ketika militer menangkap Aung San Suu Kyi, pejabat tinggi pemerintahannya, dan anggota partainya pada 1 Februari 2021. Kudeta militer Myanmar tersebut memutar balik arah menuju demokrasi.

Junta militer mengklaim bahwa kudeta dilakukan menyusul kecurangan dalam pemilu yang digelar pada November 2020, di mana Partai Liga Nasional untuk Demokrasi menang telak. Pemantau pemilu independen mengatakan bahwa mereka tidak menemukan kejanggalan.

Pengambilalihan pemerintahan ke tangan militer disambut dengan protes damai yang meluas di seluruh negeri, yang kemudian dibubarkan oleh pasukan keamanan dengan kekuatan mematikan, memicu perlawanan bersenjata yang digambarkan oleh para ahli PBB sebagai perang saudara.

Menurut penghitungan independen oleh Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, hingga Senin, 3.857 orang telah dibunuh oleh pasukan keamanan sejak kudeta terjadi.