Lebih dari 5.000 Orang Masih Berada di Kompleks Penipuan Myanmar

Liputan6.com, Naypyidaw - Menurut sebuah kelompok hak asasi manusia, lebih dari 5.300 orang masih terjebak di pusat-pusat penipuan online di dekat perbatasan Thailand-Myanmar, lebih dari setahun setelah ribuan orang dibebaskan dalam operasi pemberantasan multinasional di kawasan tersebut.

Dalam surat kepada kepolisian Thailand pada Senin (22/6) yang mendesak pihak berwenang untuk bertindak, Civil Society Network for Human Trafficking Victim Assistance (CSNHTV) menyatakan banyak dari mereka yang masih terjebak merupakan warga negara asing yang ditahan di empat lokasi di wilayah yang dikuasai sebuah milisi Myanmar. Demikian seperti dikutip dari CNA.

Kelompok tersebut memperkirakan jumlah mereka yang masih terjebak mencakup sekitar 1.600 warga negara China, sekitar 200 warga Myanmar, 20 warga Thailand, serta warga negara Filipina, Taiwan, Malaysia, Brasil, Rusia, Kenya, Uganda, Rwanda, dan Zimbabwe.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pusat-pusat penipuan online di Asia Tenggara, termasuk yang berada di Myanmar dan Kamboja, menjalankan skema online ilegal yang menipu korban di seluruh dunia dan menghasilkan pendapatan miliaran dolar AS setiap tahun.

Banyak fasilitas tersebut, termasuk yang berada di sepanjang sebagian wilayah perbatasan Myanmar-Thailand, dioperasikan oleh warga negara asing yang diperdagangkan ke lokasi tersebut oleh sindikat kriminal. Mereka sering dipaksa bekerja dalam kondisi yang menindas dan menjadi korban berbagai bentuk kekerasan.

Tahun lalu, Thailand memimpin upaya regional untuk membongkar pusat-pusat penipuan di sepanjang perbatasannya dengan mengevakuasi sekitar 5.000 orang dari pusat-pusat penipuan berskala besar di wilayah Myawaddy, Myanmar. Namun, operasi ilegal dalam skala besar masih terus berlangsung.

Dalam suratnya, CSNHTV yang berbasis di Thailand menyebut sejumlah besar korban saat ini masih dikurung di kompleks-kompleks penipuan yang berada di wilayah kekuasaan milisi Democratic Karen Buddhist Army (DKBA).

"Banyak dari kompleks tersebut belum dibongkar atau menjadi sasaran operasi penyelamatan untuk membebaskan seluruh korban yang masih tersisa," kata kelompok itu.

"Akibatnya, sindikat-sindikat ini terus terlibat dalam penipuan online dan perdagangan manusia yang merugikan korban di seluruh dunia, terutama di Amerika Serikat dan Eropa."

Dua pejabat DKBA tidak menanggapi panggilan telepon yang meminta komentar.

Juru bicara pemerintah Myanmar yang didukung militer, yang sebelumnya mengumumkan tindakan pemberantasan terhadap operasi penipuan, juga belum memberikan tanggapan atas pertanyaan Reuters.