Sukses

KTT ASEAN: Para Menlu Serukan Perdamaian di Laut China Selatan

Liputan6.com, Phnom Penh - Para menteri luar negeri dari negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (The Association of Southeast Asian Nations/ASEAN) merampungkan konferensi tingkat tinggi (KTT) tahunan mereka pada Sabtu (6/8) dengan menyerukan perdamaian di Laut China Selatan, memperingatkan junta Myanmar dan merencanakan pemulihan ekonomi yang terpuruk akibat COVID-19.

Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn yang menjadi tuan rumah KTT tahun ini, menyebut sesi-sesi dalam pertemuan sepekan itu berlangsung secara terang-terangan, terbuka, hidup dan panas.

“Ini adalah waktu yang penting yang penuh dengan ketidakpastian bagi kawasan dan dunia," katanya kepada para wartawan dalam konferensi pers pada Sabtu (6/8) pagi, ketika ia mengatakan, "Tidak mudah ... bahkan Superman tidak bisa memecahkan masalah Myanmar."

Namun, para anggota ASEAN berhasil mengatasi sebagian perbedaan mereka dan, didukung oleh sebagian besar mitra dialog termasuk AS, Jepang dan Australia, mengeluarkan komunike 29 halaman yang mencakup beragam isu terkait kediktatoran Myanmar.

Dikatakannya, perkembangan terbaru di negara yang sedang dilanda konflik itu, termasuk eksekusi empat aktivis oposisi sebelum KTT dimulai dan ketidakmampuan militer mencapai kemajuan dalam rencana perdamaian lima poin, dibahas dengan ekstensif.

"Kami sangat kecewa dengan minimnya kemajuan dan kurangnya komitmen otoritas Naypyidaw untuk menuntaskan implementasi dari Konsensus Lima Poin secara tepat waktu," kata komunike itu, menambahkan bahwa "langkah berikutnya" sedang dipertimbangkan.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 4 halaman

Indonesia Tekankan Pentingnya Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Hijau ASEAN-Korea Selatan

Indonesia hadir dalam pertemuan ASEAN-Republic of Korea (RoK) Ministerial Meeting yang diselenggarakan di Phnom Penh pada Kamis 4 Agustus 2022.

Korea Selatan merupakan salah satu mitra penting ASEAN. Selama pandemi, kemitraan ASEAN-Korsel telah bekerja dengan baik dalam penanganan pandemi. Ke depan, kemitraan ini penting untuk ditingkatkan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Menlu RI Retno Marsudi menekankan pentingnya kemitraan ASEAN-Korea Selatan untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi hijau.

Dalam konteks pemulihan ekonomi, dalam pertemuan, Indonesia memfokuskan pada kerja sama di bidang ekonomi hijau, termasuk transisi energi.

"Transisi energi bukan merupakan hal yang mudah. Diperlukan kerja sama investasi besar dan alih teknologi. Indonesia sampaikan apresiasi kontribusi Korea Selatan terhadap ASEAN Catalytic Green Finance Facility (ACGF)," ujar Menlu Retno dalam pertemuan tersebut seperti dikutip dari situs Kemlu RI, Kamis (4/8/2022).

ACGF adalah inisiatif dana infrastruktur ASEAN yang mendukung negara-negara Asia Tenggara melalui bantuan teknis dan pendanaan proyek infrastruktur berkelanjutan. 

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

3 dari 4 halaman

Pentingnya Proyek Energi Terbarukan

Lebih lanjut Menlu Retno menyampaikan bahwa investasi untuk teknologi rendah karbon dan proyek-proyek energi terbarukan sangat penting artinya, sejalan dengan komitmen Korsel mengenai Green New Deal.

Salah satu investasi yang memiliki masa depan yang baik adalah pengembangan ekosistem kendaraan listrik. ASEAN-Korsel sedang merencanakan diselenggarakannya ASEAN-RoK Carbon Dialogue, di mana para pihak dapat melakukan tukar pikiran mengenai perencanaan kebijakan carbon pricing.

Sebagai penutup Menlu Retno sampaikan bahwa kemitraan ASEAN-Korsel harus menjadi bagian dari solusi tantangan yang dihadapi kawasan dan dunia.

4 dari 4 halaman

Indonesian Paper di Forum NPT RevCon PBB, Bahas Konsekuensi hingga Pemusnahan Senjata Nuklir

Sebelumnya Indonesia hadir dalam Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT RevCon) atau konferensi untuk mengkaji perjanjian non-proliferasi senjata nuklir dilangsungkan di markas PBB, New York. Pertemuan ke 10 itu dimulai pada Senin 1 Agustus 2022 dan akan berlangsung hingga 26 Agustus mendatang.

Menurut VOA Indonesia, Kamis (4/8/2022), sebanyak 191 negara yang menandatangani perjanjian itu mengkaji urgensi perjanjian penting. Termasuk Indonesia, yang secara khusus menyampaikan apa yang disebut sebagai "Indonesian Paper" yang merinci risiko dan konsekuensi program pengembangan kapal selam bertenaga nuklir yang sempat menimbulkan pro dan kontra.

Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Indonesia Tri Tharyat, yang sekaligus memimpin delegasi Indonesia dalam forum itu, mengatakan dokumen berjudul "Nuclear Naval Propulsion" itu dimaksudkan membangun kesadaran tentang potensi risiko program nuklir dan perlunya pengaturan mekanisme pelaporan dan pengawasan. Indonesia juga mendesak pemusnahan segera senjata nuklir dan pemanfaatan teknologi nuklir untuk tujuan damai.

Senjata nuklir menjadi ancaman serius bagi perdamaian dunia dan keselamatan umat manusia. Karenanya, Indonesia mendesak agar senjata nuklir dimusnahkan secepatnya. Sementara itu, pemanfaatan teknologi nuklir untuk tujuan damai perlu didorong.

"Selama 52 tahun, NPT telah menjadi jangkar dalam upaya perlucutan senjata nuklir dan non-proliferasi. Dunia menanti negara-negara pemilik senjata nuklir untuk menjalankan langkah-langkah efektif guna mencapai perlucutan senjata," kata Tri Tharyat seperti dikutip dari situs Kemlu RI.

Namun sayangnya, upaya menuju ke sana belum terlihat. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, yaitu status siaga nuklir dinaikkan dan transparansi oleh negara-negara pemilik senjata nuklir berkurang.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS