Cegah G20 Pecah, Pengamat Minta Indonesia Harus Kerahkan Semua Kekuatan

Monumen Persahabatan Rusia-Ukraina Dihancurkan — Pekerja membongkar monumen era Soviet untuk persahabatan antara Rusia dan Ukraina terlihat selama pembongkarannya, di tengah invasi Moskow di Kiev tengah, Ukraina, Selasa (26/4/2022). Salah satu perancang patung itu mengatakan kondisi perang antara Rusia-Ukraina jadi alasan kenapa patung itu akhirnya dibongkar. (Genya SAVILOV / AFP)

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia menjadi tuan rumah G20 ketika dunia sedang menghadapi tiga ancaman sekaligus: pandemi COVID-19, krisis iklim, dan perang di Ukraina. Ada juga masalah persaingan antara Amerika Serikat dan China yang masih terus berlanjut.

Pada agenda CSIS Global Dialogue 2022 yang merupakan bagian dari T20, pakar ekonomi internasional Peter Drysdale berkata Indonesia harus bertindak all-out jika tidak ingin G20 pecah.

"Jadi kita memiliki sejumlah masalah besar di piring kita, dan dalam konteks Indonesia yang tahun ini menjadi tuan rumah G20, hal-hal itu bukanlah masalah mudah untuk ditangani. Mulai dari pemulihan COVID, konsekuensi ekonomi dari Ukraina, pelemahan terus-menerus dari pemerintahan global, dan bayang-bayang perubahan iklim. Semuanya di depan mata sebagai isu-isu substansial, tetapi mereka datang sepaket dan harus ditangani," ujar Peter Drysdale, Profesor Emeritus bidang Ekonomi dan Kepala East Asian Bureau of Economic Research dan East Asia Forum di Crawford School of Public Policy, Australian National University, Jumat (29/4/2022).

Masalah lain yang disorot Drysdale adalah fakta bahwa negara-negara G20 ada yang ingin mengeluarkan Rusia dari grup tersebut. Namun, Drysdale berkata itu bukanlah sebuah solusi, meski pengeluaran sementara dianggap mungkin terjadi. Ia berkata tekanan politik G20 memang berat.

"Indonesia maka dari itu harus memobilisasi kekuatannya yang bisa diperhitungkan dalam menyelenggarakan pertemuan tahun ini agar mencegah G20 sendiri pecah. Itulah tantangan yang kita hadapi. Itu bukan tantangan sepele," kata Drysdale.

Indonesia lantas disebut butuh agenda dan narasi yang kuat agar bisa menangani sejumlah masalah-masalah global tersebut. Agenda yang diperlukan bukan yang menghindari isu-isu tersebut, melainkan justru yang relevan terhadap isu-isu ekonomi terkini, termasuk penguatan ekonomi negara-negara berkembang, dan dampak ekonomi setelah invasi Rusia.

Namun, Peter Drysdale percaya bahwa Indonesia punya posisi yang baik untuk menangani isu-isu tersebut.

"Indonesia, dari semua negara di G20, mempunyai tempat terbaik dalam keadaan geoekonomi dan geopolitik," jelasnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Indonesia mengambil alih kepemimpinan negara-negara kelompok G20 dari Italia. Perdana Menteri Italia Mario Draghi menyerahkan kepemimpinan G20 secara simbolis dengan menyerahan palu kepemimpinan kepada Presiden Joko Widodo.

2 dari 4 halaman

Jokowi: Presiden Putin Nyatakan Siap Hadir KTT G20 di Bali

Presiden Rusia Vladimir Putin diundang ke G20 di Bali. (AFP)

Perhelatan G20 akan dilangsungkan di Bali pada November mendatang. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bakal hadir langsung dalam pertemuan tersebut.

"Presiden Putin menyampaikan terima kasih atas undangan KTT G20 dan beliau menyatakan akan hadir," kata Jokowi dalam keterangan persnya kepada awak media, Jumat (29/4/2022).

Kabar kehadian Putin untuk hadir, diperoleh Jokowi usai keduanya melakukan sambungan telepon. Selain memberi konfirmasi kehadiran, Jokowi juga menyampaikan agar Putin segera mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina.

"Saya kembali menekankan pentingnya perang segera diakhiri. saya juga menekankan agar solusi damai dapat terus dikedepankan dan Indonesia siap berkontribusi untuk upaya damai tersebut," jelas Jokowi.

Kepada Jokowi, Putin mengaku tengah mengusahakan hal tersebut. Menurut Putin, proses negoisasi terus dilakukan antara kedua pihak.

"Perbincangan bertelepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Rusia memberikan update mengenai situasi di Ukraina termasuk proses negosiasi yang terus berlangsung antara Rusia dan Ukraina," Jokowi menutup.

Sebelumnya, Jokowi berbincang melalui sambungan telepon dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Mereka membicarakan terkait situasi di Ukraina serta kerja sama G20.

"Bertukar pandangan melalui telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin @KremlinRussia_E membahas tentang situasi di Ukraina serta kerja sama G20," kata Jokowi dikutip dalam akun twitternya, Jumat (29/4/2022).

3 dari 4 halaman

Jokowi Minta Perang Dihentikan

Lebih dari 2,5 juta orang telah meninggalkan Ukraina — Anak-anak duduk di tempat tidur di pusat pengungsi dari Ukraina di Messe di Berlin, Jerman pada 11 Maret 2022. Badan PBB untuk urusan pengungsi (UNHCR) mengatakan setidaknya 2,5 juta orang telah meninggalkan Ukraina, dengan lebih dari setengahnya sekarang di Polandia. (Odd ANDERSEN / AFP)

Pada perbincangan itu, Jokowi juga berpesan agar perang segera dihentikan, serta harus ada negosiasi dan kesempatan untuk melakukan perdamaian.

"Perlu digaris bawahi bahwa perang harus segera dihentikan & negosiasi damai diberi kesempatan. Indonesia siap berkontribusi untuk mencapai tujuan itu," pungkasnya.

Sementara itu dikutip dalam lama resmi Kremlin, komunikasi itu berkaitan dengan kegiatan G20 yang akan berlangsung di Jakarta. Jokowi juga meminta Putin membeberkan penilaian Rusia terkait kondisi di Ukraina. Setelah menguraikan hal itu, mereka pun sepakat untuk berkomunikasi kembali.

"Atas permintaan Joko Widodo, Vladimir Putin menguraikan penilaian Rusia terhadap situasi di Ukraina terkait operasi militer khusus yang sedang berlangsung," tulis keterangan itu.

Sementara itu dihubungi terpisah, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah membenarkan adanya perbincangan antara Jokowi dan Putin.

Namun dia enggan merinci apa saja yang dibahas. "Iya betul, telepon tersebut kemarin malam," ucapnya.

4 dari 4 halaman

Komunikasi dengan Presiden Ukraina

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan pidato virtual kepada Kongres AS melalui video di Capitol, Washington, Rabu, 16 Maret 2022. (Sarah Silbiger, Pool via AP)

Pada Rabu (27/4/2022), Jokowi juga melakukan komunikasi dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ia menegaskan dukungan Indonesia terhadap upaya perundingan perdamaian.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam cuitannya melalui akun Twitter @jokowi, Kamis (28/4/2022).

"Kemarin saya berbicara dengan Presiden @ZelenskyyUa dari Ukraina," tulis Presiden Jokowi dalam akun Twitternya.

Jokowi mengatakan dalam kesempatan tersebut dirinya menegaskan dukungan Indonesia terhadap segala upaya agar perundingan perdamaian berhasil, dan siap memberikan bantuan kemanusiaan.

Sementara, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) membunyikan alarm di G20 terkait dampak angka panjang perang di Ukraina. Invasi yang dilakukan Rusia bisa mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih berusaha pulih dari COVID-19.

Pada acara 2022 CSIS Global Dialogue, Deputi Bidang Ekonomi di Bappenas Amalia Widyasanti memaparkan laporan terkait dampak perang di Ukraina terhadap Indonesia. Beberapa faktor yang disorot adalah sanksi ekonomi dan masalah suplai gas dari Rusia.

"Jika berkepanjangan, krisis terkait Rusia-Ukraina bisa menyebabkan berkurangnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dan perlambatan," ujar Amalia dalam acara bertajuk G20 Indonesia: Windows for Recovering Together and Stronger, Kamis (28/4).

Infografis Negara Penolak Vladimir Putin di G20 — Infografis Vladimir Putin di G20.

G20
Peristiwa
G20 disebut juga Group of Twenty.
Lihat Selengkapnya
G20
Indonesia
Negara
salah satu negara yang dilintasi dengan garis khatulistiwa. Negara ini memiliki Batik sebagai ikon budayanya.
Lihat Selengkapnya
Indonesia
Rusia
Negara
negara yang berada di wilayah Eropa, serta merupakan negara terluas di dunia
Lihat Selengkapnya
Rusia
COVID-19
Bencana Alam
Penyebaran Covid-19 ke seluruh penjuru dunia diawali dengan dilaporkannya virus itu pada 31 Desember 2019 di Wuhan, China
Lihat Selengkapnya
COVID-19
Diplomasi
Ukraina
Krisis iklim