Mengapa G20 Harus Tetap Menjadi Pusat Tata Kelola Ekonomi Global?

Liputan6.com, Jakarta - Dunia tidak lagi sama sejak krisis keuangan 2008 memperlihatkan rapuhnya tatanan ekonomi global yang dibangun setelah Perang Dunia II. Kini, berbagai tantangan hadir secara bersamaan dan saling memperburuk satu sama lain — mulai dari perubahan iklim yang mengancam stabilitas keuangan, krisis utang yang membelit banyak negara, fragmentasi digital, hingga ketegangan geopolitik yang tak kunjung mereda. Situasi seperti ini menuntut tata kelola global yang jauh lebih adaptif dan inklusif. Di sinilah Kelompok Dua Puluh (G20) menemukan relevansinya: sebagai forum utama untuk menghadapi apa yang kini disebut polycrisis — ketika berbagai krisis besar terjadi dalam waktu bersamaan dan saling memicu dampak yang lebih luas.

G20 memang kerap dikritik karena tidak memiliki sekretariat tetap maupun kewenangan hukum yang mengikat. Namun, rangkaian presidensi Indonesia (2022), India (2023), Brasil (2024), dan Afrika Selatan (2025) menunjukkan bahwa forum ini mampu berkembang mengikuti perubahan zaman. Dengan menempatkan kepentingan negara-negara Global Selatan di pusat agenda, keempat presidensi tersebut membuktikan bahwa G20 bukan sekadar forum penanganan krisis, melainkan pendorong lahirnya tatanan dunia yang lebih adil, tangguh, dan multipolar.

G20 sebagai Jembatan Utara–Selatan

Selama bertahun-tahun — mulai dari krisis keuangan 2008 hingga pandemi COVID-19 — G20 sering dipandang sebagai forum yang lebih banyak dipengaruhi negara-negara maju, sementara negara berkembang cenderung mengikuti arah pembahasan. Presidensi beberapa tahun terakhir perlahan mengubah dinamika itu, menjadikan G20 sebagai ruang yang lebih mampu menjembatani kepentingan negara maju dan berkembang secara setara.

Indonesia (2022): Recover Together, Recover Stronger

Indonesia mengambil alih presidensi G20 di tengah situasi global yang tidak mudah — pandemi belum sepenuhnya usai, sementara perang Ukraina mengguncang geopolitik dunia. Namun, di tengah kondisi tersebut, Indonesia berhasil mendorong kerja sama konkret melalui Pandemic Fund dan Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (Just Energy Transition Partnership/JETP). Lebih dari itu, Indonesia menunjukkan bahwa G20 tetap dapat berfungsi secara efektif meski dunia sedang menghadapi fragmentasi geopolitik yang semakin tajam.

India (2023): One Earth, One Family, One Future

Presidensi India meninggalkan capaian penting: masuknya Uni Afrika (AU) sebagai anggota tetap G20. Ini bukan sekadar penambahan anggota, melainkan langkah untuk memperbaiki ketimpangan lama dalam tata kelola global sekaligus memastikan suara Afrika mendapat tempat di forum ekonomi paling berpengaruh di dunia. India juga memperkenalkan konsep Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai model yang dapat diterapkan negara-negara berkembang untuk memperluas inklusi keuangan dan memperkuat layanan publik digital.

Brasil (2024): Building a Just World and a Sustainable Planet

Brasil membawa diskusi G20 ke isu yang lebih mendasar: kelaparan, kemiskinan, dan ketimpangan. Melalui Global Alliance against Hunger and Poverty, Brasil menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan berkelanjutan jika ketimpangan struktural terus dibiarkan.

Afrika Selatan (2025): Solidarity, Equality, and Sustainable Development

Menutup siklus kepemimpinan Global Selatan, Afrika Selatan memusatkan perhatian pada reformasi Bank Pembangunan Multilateral (MDB), keberlanjutan utang, dan pembiayaan pembangunan. Fokus ini sekaligus memastikan isu ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran tetap menjadi bagian penting dalam agenda ekonomi global ketika presidensi G20 beralih ke Amerika Serikat pada 2026.

Keberlangsungan dan efektivitas G20 tidak hanya ditopang oleh jalur Sherpa dan Keuangan. Di belakangnya, terdapat kelompok-kelompok keterlibatan yang menjadi sumber pemikiran strategis forum ini — terutama Think20 (T20) dan Business20 (B20), yang masing-masing berfungsi sebagai "bank gagasan" dan "platform aksi" G20.

Sejak presidensi Jerman pada 2017, T20 berkembang dari sekadar kelompok pendukung menjadi inkubator kebijakan yang semakin berpengaruh. Kini, T20 bekerja erat dengan B20 dan berbagai kelompok lain seperti Youth20 (Y20), Startup20, dan Civil20 (C20). Lewat riset dan dialog antarpakar, T20 memperkaya pembahasan mengenai isu-isu global seperti pembiayaan iklim, keberlanjutan utang, tata kelola digital, dan transisi energi berkeadilan.

Di bawah empat presidensi terakhir, gugus tugas T20 memberikan masukan teknis untuk berbagai pembahasan tingkat tinggi — mulai dari ketahanan bencana dan keberlanjutan utang hingga pengembangan hidrogen hijau. Dari tahun ke tahun, rekomendasi T20 juga mendorong perubahan pendekatan pembangunan global: dari yang sebelumnya berbasis bantuan menuju model yang lebih setara dan berbasis kemitraan.

Pembahasan terbaru T20 turut menyoroti keamanan ekosistem digital, termasuk regulasi Internet of Things (IoT), transparansi blockchain, dan infrastruktur publik digital. Kesadaran yang mendasarinya sederhana: tanpa tata kelola yang memadai, ekonomi digital dapat menjadi sumber kerentanan baru dalam sistem global.

G20 merupakan salah satu dari sedikit forum global yang mempertemukan para pemimpin ekonomi terbesar dunia secara berkala — mewakili sekitar 85% PDB global dan 75% perdagangan dunia — dalam posisi yang relatif setara. Struktur G20 yang fleksibel menjadi salah satu kekuatan utamanya karena memungkinkan lahirnya kerja sama yang lebih pragmatis, sesuatu yang sering kali sulit dicapai di lembaga multilateral yang lebih birokratis.

Forum ini juga menjadi ruang penting untuk menjaga komunikasi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik. Di tengah rivalitas antarnegara besar yang semakin memanas, G20 tetap menyediakan ruang bagi kerja sama teknis — mulai dari pembiayaan iklim, keamanan kesehatan, restrukturisasi utang, hingga transisi energi — agar tetap berjalan meski hubungan politik global sedang memburuk.

Di saat kepercayaan terhadap lembaga-lembaga global terus menurun dan fragmentasi semakin menguat, melemahkan G20 justru akan membuat dunia kehilangan salah satu mekanisme koordinasi ekonomi internasional yang paling penting.

Agar tetap relevan dan efektif di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, G20 membutuhkan sejumlah pembaruan, baik dari sisi kelembagaan maupun kepemimpinan.

1. Membentuk Mekanisme "Troika-Plus" Sistem troika yang menghubungkan presidensi sebelumnya, presidensi yang sedang berjalan, dan presidensi berikutnya memang dirancang untuk menjaga kesinambungan tanpa memerlukan birokrasi permanen. Namun, sistem ini tetap berisiko menimbulkan putusnya kesinambungan kebijakan dan lemahnya memori kelembagaan. Mekanisme "Troika-Plus" yang lebih kuat — tanpa harus menjadi struktur yang terlalu birokratis — dapat membantu memastikan implementasi komitmen tetap berjalan dan agenda jangka panjang tidak selalu dimulai dari awal setiap kali presidensi berganti.
2. Memperkuat Koordinasi Global Selatan Momentum yang dibangun empat presidensi terakhir perlu dijaga melalui mekanisme yang lebih terstruktur. G20 perlu membentuk wadah yang memungkinkan negara-negara berkembang menyelaraskan prioritas sebelum negosiasi tingkat tinggi berlangsung, sehingga keseimbangan agenda global tidak hanya bergantung pada negara yang sedang memegang presidensi.
3. Mengembangkan Kerangka Kredit Hijau Bersama Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan berbagai deklarasi keberlanjutan menjadi kebijakan yang lebih konkret. G20 perlu mendorong standar bersama terkait kredit hijau, insentif ekonomi sirkular, pasar karbon yang transparan, dan mekanisme investasi hijau yang dapat diterapkan secara nyata dalam agenda pembangunan pasca-2030.
4. Membangun Dana Ketahanan Global G20 dapat mendorong pembentukan Dana Ketahanan Global — sebuah mekanisme sukarela di mana negara anggota menggabungkan sebagian kecil dana kekayaan negara maupun pembiayaan pembangunan mereka. Dengan dukungan T20, B20, dan Global Solutions Initiative, dana ini dapat menjadi bantalan cepat saat dunia menghadapi gangguan rantai pasok, guncangan perdagangan, krisis kesehatan, maupun bencana iklim.

Penutup

Empat tahun kepemimpinan Global Selatan di G20 telah mengubah cara dunia memandang forum ini. G20 bukan lagi sekadar tempat negara-negara maju mengelola dampak krisis ekonomi global, melainkan ruang di mana isu ketimpangan, keberlanjutan, dan inklusivitas mendapat perhatian yang semakin besar dalam pembicaraan ekonomi dunia.

Namun, relevansi tersebut tidak akan bertahan tanpa penguatan kelembagaan, kesinambungan kebijakan yang lebih kuat, dan kepemimpinan yang mampu beradaptasi dengan perubahan global. Dengan memadukan kontribusi intelektual dari forum seperti T20 dan reformasi struktural yang konkret, G20 dapat berkembang dari forum yang reaktif terhadap krisis menjadi kekuatan yang mampu membantu mengarahkan masa depan global.

Ketika dunia kembali menghadapi tekanan baru — mulai dari gangguan pasokan minyak di Timur Tengah hingga fragmentasi global yang semakin dalam — kebutuhan akan G20 yang kuat justru menjadi semakin besar. Yang dibutuhkan saat ini bukan melemahkan forum tersebut, melainkan memperkuat dan memodernisasinya agar mampu menghadirkan solusi global yang lebih efektif dan inklusif di masa depan.

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan ini sepenuhnya merupakan pandangan penulis dan tidak serta-merta mencerminkan posisi resmi Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA).