Transaksi Kripto Bakal Kena Pajak 20 Persen di Korea Selatan

Menjadi kawasan otonom China, Mongolia Dalam tengah mengkaji hukuman bagi perusahaan dan individu yang terlibat dalam penambangan mata uang kripto.

Langkah itu dilakukan setelah Wakil Perdana Menteri China Liu He mengatakan, perlu ada tindakan untuk penambangan bitcoin dan perilaku perdagangan agar transmisi risiko individu ke bidang sosialbisa dicegah. 

Komentar tersebut menjadi niat Beijing untuk melanjutkan tindakan keras yang telah dilakukan selama empat tahun, terkait perdagangan bitcoin dan aktivitas mata uang kripto lainnya.

Seperti dilansir CNBC, Kamis (27/5), draf proposal terbaru Mongolia Dalam akan menargetkan perusahaan telekomunikasi dan internet yang terlibat dalam penambangan mata uang digital.

Tak hanya itu, Development and Reform Commission Mongolia Dalam akan mencabut izin usaha perusahaan apabila terlibat dalam pertambangan.

Terdapat juga hukuman berat bagi individu yang terlibat dalam pencucian uang dan penggalangan dana melalui mata uang digital.

Sikap keras Mongolia Dalam pada penambangan dimulai pada Maret setelah mengumumkan rencana pelarangan proyek penambangan mata uang kripto dan menutup aktivitas yang ada untuk mengurangi konsumsi energi.

Wilayah China utara gagal memenuhi target penggunaan energi pada 2019 dan menyusun rencana untuk mengurangi konsumsi daya.

Dalam kasus bitcoin, penambang menggunakan komputer yang dibuat khusus dan secara efektif memungkinkan terjadinya transaksi. Penambang ini diberi imbalan dalam bentuk bitcoin.

Hal ini karena komputer memiliki tenaga tinggi, mereka menghabiskan banyak energi.Penambangan bitcoin menghabiskan sekitar 112,57 terrawatt-jam per tahun. Angka ini melebihi negara lain seperti Filipina dan Chili, menurut Indeks Konsumsi Listrik Bitcoin Cambridge, sebuah proyek dari Universitas Cambridge.