Kudeta di Myanmar, Militer Grebek Markas Partai Aung San Suu Kyi

Liputan6.com, Yangon- Militer Myanmar dilaporkan menyerbu markas besar partai Pemimpin Sipil Aung San Suu Kyi di Yangon pada Selasa malam (9/2) waktu setempat.

Penyerbuan itu terjadi ketika Amerika Serikat bergabung dengan PBB yang "dengan keras" mengutuk kekerasan terhadap pengunjuk rasa serta menuntut Myanmar untuk kembali ke demokrasi.

"Diktator militer itu menggerebek dan menghancurkan markas partai NLD sekitar pukul 21.30," sebut Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) di laman Facebook-nya, seperti dikutip dari Channel News Asia, Rabu (10/2/2021).

Namun, pernyataan singkat dari partai tersebut tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Kudeta dan penahanan Aung San Suu Kyi oleh para jenderal militer juga telah mendorong ratusan ribu warga Myanmar turun ke jalan, menentang larangan pemerintah militer terkait demonstrasi.

Polisi juga dilaporkan menggunakan meriam air di beberapa kota, menembakkan peluru karet ke pengunjuk rasa di Ibu Kota Naypyidaw dan mengeluarkan gas air mata di Mandalay.

Unjuk rasa itu tetap terjadi meski di tengah peringatan dari pemerintah militer bahwa mereka akan mengambil tindakan terhadap demonstrasi yang mengancam "stabilitas", dan larangan baru atas pertemuan lebih dari lima orang.

Saksikan Video Berikut Ini:

Suasana di kota Yangon, Myanmar mulai memanas setelah ribuan orang turun ke jalan memprotes aksi kudeta juta militer. Mereka tidak setuju dengan langkah kudeta yang dilakukan militer.

2 dari 3 halaman

Kudeta di Myanmar Tuai Kecaman dari AS

FOTO: Protes Kudeta Militer, Warga Myanmar di Thailand Bakar Gambar Jenderal Min Aung Hlaing — Warga Myanmar yang tinggal di Thailand memegang foto pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan menyalakan lampu ponsel saat protes di depan Kedutaan Besar Myanmar di Bangkok, Thailand, Kamis (4/2/2021). Warga memprotes kudeta militer yang terjadi Myanmar. (AP Photo/Sakchai Lalit)

Amerika Serikat, yang menyuarakan kecaman global atas kudeta tersebut, memperbarui seruannya terkait kebebasan berekspresi di Myanmar - dan agar para jenderal mundur.

"Kami mengutuk keras kekerasan terhadap para demonstran," ucap juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price.

Ditambahkannya juga bahwa orang-orang di Myanmar "memiliki hak untuk berkumpul secara damai".

"Kami mengulangi seruan kami kepada militer untuk melepaskan kekuasaan, memulihkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis, membebaskan mereka yang ditahan dan mencabut semua pembatasan telekomunikasi dan menahan diri dari kekerasan," lanjut Prince.

Price sebelumnya mengatakan bahwa permintaan AS untuk berbicara dengan Aung San Suu Kyi telah ditolak.

3 dari 3 halaman