Pandemi COVID-19 Jadi Cara Pemerintah Batasi Kebebasan Berpendapat, Benarkah?

Indeks internet Freedom House berdasarkan pada skor yang diberikan pada skala 100 poin untuk 65 negara yang diteliti. Indeks itu menunjukkan penurunan dalam kebebasan internet selama 10 tahun berturut-turut.

Skala tersebut didasarkan pada 21 indikator yang berkaitan dengan hambatan terhadap akses, pembatasan terhadap konten dan pelanggaran hak pengguna internet.

China disebut dalam laporan Freedom House sebagai negara dengan peringkat terburuk selama enam tahun berturut-turut. Pihak berwenang China "menggabungkan penerapan teknologi rendah dan tinggi tidak hanya untuk mengelola wabah virus corona, melainkan juga untuk mencegah pengguna internet berbagi informasi dari sumber independen yang bertentangan dengan narasi resmi."

Laporan itu mengatakan, tren pengawasan internet kini berkembang menuju "otoriterisme digital" gaya China, yang mulai menjadi tren global, karena banyak pemerintahan yang menirunya dan memberlakukan peraturan mereka sendiri.

Freedom House mengatakan, dari sekitar 3,8 miliar orang yang menggunakan internet, hanya 20 persen yang tinggal di negara-negara dengan internet gratis, 32 persen tinggal di negara-negara "sebagian gratis", sementara 35 persen berada di tempat-tempat di mana aktivitas online tidak gratis.

Laporan Freedom House juga menyeburkan adanya penurunan kebebasan yang mencolok di negara-negara, di mana pihak berwenangnya telah memberlakukan penutupan internet, termasuk Myanmar, Kyrgyzstan, India, dan di Rwanda.

“Berbagai spyware canggih digunakan untuk memantau dan mengintimidasi para penentang kebijakan pemerintah”, kata Freedom House lebih lanjut dalam laporannya.

Amerika Serikat tetap berada di antara negara-negara dengan peringkat internet yang relatif bebas, namun mengalami penurunan skor, karena meningkatnya pengawasan oleh penegak hukum terhadap gerakan protes, adanya perintah eksekutif untuk mengatur penggunaan media sosial, dan disinformasi yang disebarkan Presiden Donald Trump.

Selain itu, pemerintah AS juga melarang aplikasi TikTok dan Wechat yang berasal dari China. Larangan aplikasi tersebut digambarkan Freedom House sebagai "tanggapan sewenang-wenang dan tidak proporsional terhadap risiko " yang berasal dari layanan itu.