Oposisi Suriah Minta Dunia Bantu Idlib yang Tengah Dikuasai Kelompok Militan

Pasukan Suriah Gempur Idlib, 23 Orang Tewas — Asap mengepul setelah serangan udara pemerintah Suriah di Distrik Maaret al-Numan, Provinsi Idlib, Rabu (18/12/2019). Serangan terjadi ketika kekerasan meningkat di wilayah-wilayah yang dikuasai pemberontak di Suriah barat laut. (Abdulaziz KETAZ/AFP)

Liputan6.com, Idlib - Di tengah-tengah ofensif pemerintah yang menghancurkan, dan menyebutnya sebagai “wilayah bencana,” seorang pemimpin oposisi Suriah, Jumat 27 Desember 2019 meminta masyarakat internasional agar membantu jutaan warga sipil di kubu pertahanan terakhir pemberontak di Idlib.

Dilansir dari VOA Indonesia, Sabtu (28/12/2019), setelah pengeboman intens selama berpekan-pekan, pasukan pemerintah Suriah melancarkan serangan darat di bagian selatan dan timur provinsi Idlib, Suriah Barat Laut, pekan lalu.

Serangan ini memaksa puluhan ribu orang meninggalkan rumah mereka.

Idlib, yang didominasi militan terkait Al Qaeda, juga dihuni 3 juta warga sipil. PBB telah memperingatkan tentang meningkatnya risiko bencana kemanusiaan di sepanjang perbatasan Turki.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Angkatan Bersenjata Rusia kembali menyerang pemukiman warga sipil di wilayah Idlib. Diperkirakan korban tewas mencapai delapan orang dan 40 lainnya mengalami luka-luka.

2 dari 2 halaman

Kawasan Bencana yang Harus Ditangani

Pemimpin oposisi, Nasr Hariri, mengatakan kepada wartawan di Istanbul bahwa masyarakat internasional “harus waspada karena ada bencana kemanusiaan di dalam Suriah.” Ia menambahkan bahwa sejumlah besar warga kini melarikan diri menuju perbatasan Turki, yang dapat memicu krisis baru pengungsi.

“Kami menetapkan daerah ini sebagai kawasan bencana dan harus ditangani dengan tepat,” kata Hariri. Ia mengatakan banyak yang harus dilakukan untuk mencapai gencatan senjata permanen di Idlib, bukan gencatan sementara yang nantinya gagal lagi.

Hariri mengatakan kalau masyarakat internasional tidak dapat melindungi warga sipil tersebut, mereka harus mengirimkan bantuan kemanusiaan “agar warga sipil dapat bertahan di tengah cuaca dingin dan situasi sulit ini.”