Terkait Perang Yaman, Malaysia Berencana Tarik Pasukan dari Arab Saudi

Liputan6.com, Kuala Lumpur - Pemerintah Malaysia, baru-baru ini, tengah mempertimbangkan untuk menarik personel angkatan bersenjata yang mereka tempatkan di Arab Saudi sejak meletusnya Perang Yaman pada 2015.

Negeri Jiran, pada masa pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak, mengirim sejumlah personel militer guna membantu proses evakuasi warga Malaysia yang terjebak Perang Yaman dan pendistribusian bantuan humaniter bagi warga sipil terdampak konflik bersenjata.

Namun, sejumlah pihak sempat mendistorsi langkah itu, dengan menuding bahwa Malaysia sengaja terlibat dalam konflik geo-politik di Timur Tengah.

Meski Kuala Lumpur telah menjelaskan duduk perkara terkait pengiriman pasukan ke Yaman, beberapa pihak masih mempersoalkan kebijakan tersebut.

Menteri Pertahanan Malaysia kabinet PM Mahathir Mohammad --yang baru dilantik-- kini meluruskan kembali duduk perkara tentang pengiriman pasukan ke Arab Saudi.

"Malaysia tidak pernah terlibat dalam penyerangan kepada Yaman, yang juga merupakan negara muslim," kata Menhan Mohamad Sabu seperti dikutip dari The Star Malaysia, Kamis (21/6/2018).

"Kendati demikian, kehadiran ATM (Angkatan Tentera Malaysia) di Arab Saudi seakan-akan membuat Malaysia terlibat dalam konflik di Timur Tengah --yang sebetulnya tidak," tambahnya.

Sabu mengatakan bahwa pemerintah Malaysia saat ini juga tengah mempertimbangkan kembali mengenai kebijakan penempatan personel ATM di Arab Saudi.

Pada Mei 2015, Kepala Staf ATM Jenderal Zulkifeli Bin Mohd Zain dalam sebuah pernyataan tertulis mengatakan bahwa "Satu-satunya misi tentara kita di Arab Saudi adalah untuk memfasilitasi evakuasi yang aman dan lancar bagi warga negara Malaysia di Yaman." Demikian seperti dikutip dari The Diplomat.

Di sisi lain, media Iran Press TV pada 21 Juni 2018 melaporkan bahwa "sejumlah media Arab Saudi telah lama menyebut Malaysia sebagai satu dari 34 negara yang bekerjasama dengan Kerajaan Saudi untuk melawan terorisme."

Press TV juga melaporkan bahwa tentara Malaysia dan Arab Saudi berpartisipasi dalam latihan gabungan bernama Gulf Shield 1 di Damman pada April 2018.

Mengomentari hal itu Menhan Mohamad Sabu menegaskan bahwa Malaysia merupakan negara yang "menganut politik luar negeri bebas aktif dan tidak pernah berpihak kepada ideologi atau negara besar manapun."

Desakan Kelompok HAM di Malaysia

Pernyataan dari Menhan Mohamad Sabu muncul selang sehari usai kelompok pengacara hak asasi manusia di Malaysia, Lawyers for Liberty, mendesak Kuala Lumpur untuk "menghentikan keterlibatan ATM di Yaman" menyusul langkah koalisi Saudi-UEA menyerang Hodeida dari tangan kelompok pemberontak Houthi yang didukung Iran pekan lalu.

"Jika pasukan ATM benar-benar dikerahkan untuk membantu proses evakuasi warga negara Malaysia, seharusnya pekerjaan itu sudah selesai sekarang," kata Eric Paulsen, direktur eksekutif Lawyers for Liberty seperti dikutip dari New Strait Times.

"Dan, jika sudah selesai, tak perlu lagi personel Malaysia ditempatkan di sana selama tiga tahun lebih."

"Kecuali diamanatkan oleh Dewan Keamanan PBB, pasukan Malaysia seharusnya sudah tak punya kepentingan di Perang Yaman," tambahnya.

Saksikan juga video pilihan berikut ini: