Bahlil Pastikan BBM Subsidi Tak Naik hingga Akhir 2026

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga BBM subsidi tidak akan naik hingga 31 Desember 2026. Bahkan, dia menegaskan harga tetap dijaga meski harga minyak mentah Indonesia atau ICP mengalami kenaikan.

Hal itu disampaikan Bahlil yang juga Ketua Umum Partai Golkar saat memberikan pengarahan kepada jajaran DPP, DPD dan Fraksi Golkar DPR RI, Selasa (18/8/2026).

"Komitmen kami sebagai Menteri ESDM atas arahan Bapak Presiden, harga BBM subsidi tidak akan kita naikkan sampai dengan 31 Desember 2026,” kata Bahlil.

Bahlil bahkan menyebut harga ICP tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi hingga akhir tahun.

"Mau berapa pun harga ICP-nya, Pak Nurdin, jadi insya Allah aman. Mau berapa pun harga ICP-nya, kita akan jaga,” tegasnya.

Menurut Bahlil, kebijakan tersebut dilakukan karena pemerintah harus memiliki kepekaan terhadap kondisi masyarakat. Stabilitas harga energi dinilai penting agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.

"Karena apa? Kita harus betul-betul punya kepekaan hati kepada rakyat, kepada saudara-saudara kita, agar ekonomi kita tetap bisa berjalan di bawah,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) Bahlil Lahadalia mewanti-wanti kelompok masyarakat mampu atau orang kaya untuk tidak menggunakan BBM subsidi. Menyusul rencana penataan konsumsi BBM bersubsidi seperti Pertalite.

Bahlil mengatakan, akan ada pembatasan kendaraan yang bisa menggunakan BBM Pertalite. Namun, skema mengenai pembatasannya masih dalam pembahasan.

"Nanti menyangkut pembatasan itu nanti ada jenis kendaraan, ya. Jangan pakai BMW, pakai Mercy masa pakai minyak subsidi," tegas Bahlil di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Meski ada pengaturan pada kendaraan roda empat, Bahlil menegaskan tidak ada pembatasan beli Pertalite bagi kendaraan roda dua. "Enggak, sepeda motor enggak dibatasi kok," ucapnya.

Senada, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut sementara ini pemerintah mengamati sistem yang dibangun PT Pertamina (Persero) untuk mengatur konsumsi BBM Subsidi. Harapannya, masyarakat mampu atau orang kaya pada desil 9 dan desil 10 tak lagi menggunakan BBM subsidi.

"Kita sedang uji sistem, Pertamina sedang menguji sistem, saya sudah melihat sistemnya. Mereka bisa aja yang desil 9-10 enggak bisa beli yang bersubsidi. Dia mesti bayar harga Pertamax atau yang lain, kira-kira begitu," beber Bendahara Negara tersebut.