Bambang Harymurti Menyesalkan Penundaan Vonis

Liputan6.com, Jakarta: Pemimpin Redaksi Majalah Berita Mingguan >Tempo Bambang Harymurti mengaku, dirinya kecewa dengan penangguhan vonis yang dilakukan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (6/9). Bambang menduga, hakim menunda membacakan putusan karena melihat besarnya dukungan pada dirinya. "Teman-teman dari luar negeri dan luar daerah hadir memberikan dukungan untuk kebebasan pers di Indonesia," kata dia.

Dukungan terhadap Bambang ini kebanyakan berasal dari kalangan pers, meski sejumlah tokoh politik, aktivis, dan pakar hukum, juga hadir pada persidangan kemarin. Sebut saja Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Alwi Shihab, Wakil Ketua PKB Mahfud Md., Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pramono Anung, pakar hukum Harun Alrasyid serta Presiden Ikhwanul Muslimin Habib Husein Al-Habsy [baca: Vonis Pemred Tempo Ditunda].

Namun dalam persidangan itu, majelis hakim PN Jakpus menunda pembacaan vonis. Rencananya, majelis hakim akan membacakan vonis pada sidang 16 September Mendatang. Dalam sidang itu juga akan dibacakan vonis pada terdakwa lain yakni Ahmad Taufik dan T. Iskandar Ali.

Sementara itu, sekitar dua ratus orang dari Jaringan Rakyat Miskin Kota, Aliansi Jurnalis Independen, Partai Rakyat Demokratik, Koalisi Antikriminalisasi Pers, dan sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di depan PN Jakpus. Mereka menuntut pembebasan ketiga wartawan Tempo itu.

Aksi serupa juga berlangsung di Bundaran Air Mancur Semarang, Jawa Tengah. Para wartawan membentangkan poster bernada kecaman terhadap penegak hukum yang menggunakan delik pidana atas kasus pers. Usai berorasi di Bundaran Air mancur, para demonstran beranjak ke Kantor Pengadilan Tinggi Jateng di Jalan Pahlawan, Semarang. Menurut mereka, kasus Tempo adalah bagian kecil dari rangkaian upaya memberangus kembali kebebasan pers.

Solidaritas yang sama juga digelar puluhan wartawan media cetak dan elektronik di depan Pengadilan Negeri Medan dan Gedung DPRD Sumatra Utara. Para jurnalis ini tergabung dalam Aliansi Masyarakat Antikekerasan (Alamak). Pengunjuk rasa membagi-bagikan stiker antikekerasan kepada para pengguna jalan raya. Mereka memprotes praktik kriminalisasi terhadap pers, pemenjaraan sejumlah wartawan. Demonstran juga mempertanyakan komitmen penguasa terhadap kebebasan pers.

Di Bandung, Jawa Barat, sekitar 50 wartawan cetak maupun elektronik tidak ketinggalan menyerukan hal serupa. Mereka mendatangi PN Bandung untuk menyampaikan petisi yang telah mereka tandatangani bersama. Para demonstran menggelar drama yang menggambarkan seorang insan pers yang terbelenggu kebebasannya karena pengaruh penguasa.(OZI/Tim Liputan 6 SCTV)