Kebijakan Cadangan Kripto Donald Trump Tak Didukung Pendiri Solana, Mengapa?

Diwartakan sebelumnya, Presiden AS Donald Trump resmi menandatangani perintah eksekutif terkait Cadangan Strategis Kripto. Langkah ini menandai perubahan besar dalam kebijakan aset digital di AS.

Kepala Kripto dan AI Gedung Putih, David Sacks menulis dalam sebuah postingan di platform media sosial X bahwa cadangan tersebut akan didanai secara eksklusif dengan Bitcoin yang disita dalam kasus penyitaan pidana dan perdata, memastikan bahwa pembayar pajak tidak menanggung beban keuangan.

Disebutkan juga, Menteri Keuangan Scott Bessent dan Menteri Perdagangan Howard Lutnick akan mengawasi pengembangan kebijakan Cadangan Strategis Kripto ini, dengan fokus pada strategi akuisisi netral anggaran untuk Bitcoin.

"Beberapa menit yang lalu, Presiden Trump menandatangani Perintah Eksekutif untuk membentuk Cadangan Bitcoin Strategis," tulis Sacks di akun X pribadinya.

Sacks mengatakan, cadangan tersebut akan dikapitalisasi dengan Bitcoin milik pemerintah federal yang disita sebagai bagian dari proses penyitaan aset pidana maupun perdata. Hal ini berarti tidak akan membebani pembayar pajak sepeser pun.

Diperkirakan bahwa pemerintah AS memiliki sekitar 200.000 Bitcoin. Namun, Sacks mengatakan bahwa sejauh ini belum pernah ada audit lengkap. Karena itu, perintah eksekutif akan mengarahkan akuntansi penuh atas kepemilikan aset digital pemerintah federal AS.

"AS tidak akan menjual Bitcoin apa pun yang disimpan ke dalam Cadangan Strategis. Bitcoin tersebut akan disimpan sebagai penyimpan nilai. Cadangan tersebut seperti Benteng Knox digital untuk mata uang kripto yang sering disebut emas digital," bebernya.

Lebih lanjut, Sacks mengungkapkan bahwa penjualan Bitcoin prematur telah merugikan pembayar pajak AS lebih dari USD 17 miliar dalam bentuk nilai yang hilang.

"Sekarang pemerintah federal akan memiliki strategi untuk memaksimalkan nilai kepemilikannya," sambungnya.

Aset Digital Selain Bitcoin

Selain itu, Perintah Eksekutif juga menetapkan Cadangan Aset Digital AS, yang terdiri dari aset digital selain Bitcoin yang disita dalam proses pidana atau perdata.

"Pemerintah tidak akan memperoleh aset tambahan untuk Cadangan Strategis tersebut di luar yang diperoleh melalui proses penyitaan," imbuh Sacks.

"Tujuan Cadangan tersebut adalah pengelolaan yang bertanggung jawab atas aset digital pemerintah di bawah Departemen Keuangan," tambahnya.