5 Cara Pelajar Prancis Latih Kemampuan Berpikir Kritis, Patut untuk Ditiru

Liputan6.com, Jakarta - Aksi protes pelajar Prancis yang menuntut peningkatan kualitas pendidikan dari pemerintah baru-baru ini sukses menyita perhatian dunia. Keberanian dalam menyuarakan pendapat ini memunculkan pertanyaan menarik tentang bagaimana cara pelajar Prancis latih kemampuan berpikir kritis sejak usia dini. Kondisi ruang kelas yang terlalu padat hingga kurangnya tenaga pengajar memicu mereka untuk mengevaluasi kebijakan negara secara tajam dan berani mengambil sikap.

Walaupun negara telah mengalokasikan anggaran pendidikan yang tergolong besar, para siswa ini tidak serta-merta menerima keadaan secara pasrah begitu saja. Mereka memiliki daya analitis yang tinggi untuk menilai apakah hak-hak pendidikan mereka di sekolah sudah terpenuhi secara optimal atau belum. Sikap berani dan kritis dalam menuntut perbaikan kesejahteraan ini bukanlah sesuatu yang muncul secara instan, melainkan hasil tempaan sistem yang terstruktur.

Di era modern ini, kemampuan berpikir kritis atau esprit critique telah diakui sebagai salah satu kecakapan hidup paling vital di abad ke-21. Pemerintah Prancis menyadari hal ini dan merancang kurikulum khusus yang menuntut para siswanya untuk tidak menelan informasi secara mentah-mentah.

Lantas, langkah dan metode apa saja yang diterapkan oleh sekolah-sekolah di sana? Berikut adalah lima ulasannya, dirangkum Liputan6.com dari berbagai sumber pada Jum'at (23/10/2026).

Pemerintah Prancis secara sadar dan terstruktur menjadikan esprit critique atau kemampuan berpikir kritis sebagai fondasi utama dalam sistem pendidikan nasional mereka. Kecenderungan pikiran ini secara aktif melatih siswa untuk tidak langsung menyetujui sebuah pernyataan, fakta, atau penilaian tanpa melakukan evaluasi rasional terlebih dahulu.

Melalui pendekatan holistik ini, kerangka berpikir para siswa dibentuk untuk selalu mengedepankan rasa ingin tahu, kemandirian intelektual, kerendahan hati, dan kejernihan berpikir.

Mereka didorong secara konsisten untuk mencari tahu keabsahan suatu sumber, memisahkan antara fakta dan interpretasi, serta menolak kesimpulan yang hanya dilandasi oleh intuisi sesaat.

Berbeda dengan sistem kurikulum di banyak negara lain, Prancis menetapkan Filsafat sebagai mata pelajaran wajib bagi para siswanya di tingkat sekolah menengah atas (SMA). Tradisi intelektual yang sudah berjalan sejak tahun 1808 ini memegang peranan yang sangat krusial dalam mempertajam nalar logika dan kemampuan analisis generasi mudanya.

Ujian akhir filsafat di jenjang pendidikan ini bahkan sering kali melibatkan analisis mendalam terhadap pemikiran tokoh-tokoh besar seperti filsuf asal Jerman, Friedrich Nietzsche.

Melalui kelas filsafat, para pelajar ditantang untuk terus mempertanyakan moralitas, kebenaran, dan struktur sosial, sehingga daya kritis mereka terhadap lingkungan sekitar menjadi amat tajam.

Selain ilmu filsafat, cara lain yang ditempuh adalah melalui penerapan mata pelajaran Pendidikan Moral dan Kewarganegaraan (EMC) secara komprehensif. Program ini dirancang bukan sekadar untuk memaksa siswa menghafal undang-undang, melainkan untuk melatih mereka agar memiliki kesadaran kritis tentang kewarganegaraannya.

Dengan mempelajari kurikulum EMC, para siswa dipersiapkan sejak bangku sekolah untuk tumbuh menjadi individu dewasa yang berani mengambil sikap tegas.

Mereka diajak untuk aktif berkontribusi dalam memecahkan permasalahan kolektif di masyarakat, termasuk berani mengevaluasi kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan kepentingan publik.

Di tengah gempuran teknologi digital dan penyebaran berita palsu, kemampuan menyaring informasi menjadi keharusan mutlak. Kurikulum Literasi Media dan Informasi (EMI) di Prancis membimbing para pelajar untuk menumbuhkan pemahaman yang objektif serta kritis terhadap berbagai format konten di media massa maupun media sosial.

Dalam kelas ini, siswa diajarkan cara mengidentifikasi informasi yang dapat diandalkan dan membentengi diri dari ancaman disinformasi atau manipulasi fakta digital.

Pembekalan literasi yang kuat inilah yang membuat pelajar Prancis mendasarkan argumen protes mereka pada data yang valid dan tidak mudah terprovokasi oleh isu hoaks.

Ketajaman daya nalar pelajar Prancis saat ini tentu tidak bisa dilepaskan dari warisan sejarah panjang era Zaman Pencerahan (Siècle des Lumières) pada periode 1715 hingga 1789. Nilai-nilai kebebasan berpikir yang diwariskan oleh filsuf legendaris seperti Voltaire, Rousseau, Montesquieu, dan Denis Diderot terus dihidupkan di dalam ruang-ruang kelas.

Jejak sejarah perlawanan menuntut keadilan, mulai dari Revolusi Prancis yang melahirkan semboyan Liberté, égalité, fraternité hingga Gerakan Pelajar Mei 1968, tertanam kuat dalam memori kolektif mereka.

Pemahaman sejarah inilah yang menjadi bahan bakar keberanian pelajar Prancis masa kini untuk terus kritis mengawal keadilan sosial dan pendidikan negaranya.

Apa yang dimaksud dengan esprit critique dalam pendidikan Prancis?

Esprit critique adalah kemampuan berpikir kritis, yakni kecenderungan untuk tidak menerima informasi atau fakta secara mentah-mentah sebelum diuji kebenarannya secara rasional.

Sejak kapan pelajaran Filsafat diwajibkan di sekolah Prancis?

Mata pelajaran Filsafat telah menjadi kurikulum wajib bagi para siswa di sekolah menengah atas Prancis sejak tahun 1808.

Apa fokus utama dari mata pelajaran Literasi Media dan Informasi (EMI)?

EMI bertujuan untuk melatih siswa agar mampu mengenali sumber berita yang terpercaya, melawan disinformasi, serta bersikap objektif terhadap berbagai konten digital.

Mengapa para pelajar Prancis berani memprotes pemerintah secara langsung?

Keberanian tersebut muncul karena mereka dilatih secara akademis untuk menyadari hak-hak kewarganegaraannya, mengevaluasi kebijakan yang merugikan, serta berani memecahkan permasalahan kolektif.

Siapa saja filsuf yang memengaruhi tradisi berpikir kritis di Prancis?

Tradisi ini banyak dipengaruhi oleh para pemikir besar era Zaman Pencerahan, seperti Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, dan Denis Diderot.