Genjot Ekspor, Geo Dipa Usul Reformasi Fiskal EBT

Liputan6.com, Bogor - PT Geo Dipa Energi (Persero) mendorong reformasi fiskal energi baru terbarukan (EBT) agar listrik hijau lebih kompetitif dan dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi serta daya saing ekspor Indonesia.

Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (Persero) Yudistian Yunis mengatakan, pemerintah perlu mengubah paradigma EBT dari sekadar kewajiban mencapai net zero emission menjadi instrumen fiskal untuk mengembangkan industri hijau.

"Kita mau coba bahwa bagaimana EBT kita itu tidak hanya sekadar kita berlaku baik sebagai warga dunia, tapi itu menjadi peluang untuk memicu pertumbuhan ekonomi,” ujar Yudistian di Bogor, Jumat (2/10/2026).

Yudistian menilai, kebutuhan listrik hijau akan meningkat seiring ekspansi smelter dan hilirisasi mineral, kendaraan listrik dan baterai, data center serta kecerdasan buatan, manufaktur berorientasi ekspor, dan kawasan industri hijau.

Kebutuhan listrik hijau untuk sektor industri tersebut diproyeksikan mencapai sekitar 140 TWh pada 2034 atau sekitar 70% dari produksi EBT nasional yang diproyeksikan mencapai 199,4 TWh.

Permintaan listrik hijau bahkan diperkirakan meningkat 3,5–6,3 kali sepanjang 2026–2034 karena standar ESG dan tuntutan pasar ekspor semakin memengaruhi daya saing produk.

Namun, Yudistian menyebut, proyek EBT masih menghadapi beban fiskal tinggi yang membuat tarif listrik kurang kompetitif dan biaya investasi meningkat.

Beban fiskal panas bumi mencapai sekitar 32–42%, sedangkan PLTA sekitar 15–25% dan PLTS/PLTB sekitar 8–15% karena mencakup PNBP, PBB, PBB Tubuh Bumi, pajak air permukaan, bonus produksi, dan retribusi daerah.

“Kalau kita bisa lihat bagaimana beban fiskal di sisi energi providernya bisa kita manage, dengan harapan di sisi produksi industri dan produksi barang meningkat, maka fiskalnya kalau dikurangi di provider energi, di sisi lainnya bisa naik sepanjang menghasilkan net fiskal positif,” kata Yudistian.

Karena itu, Geo Dipa mengusulkan Fiscal Neutrality Framework yang menggeser fokus fiskal dari pungutan di sisi penyedia energi menuju manfaat ekonomi di sektor hilir.

Kerangka tersebut mencakup pengurangan PBB Tubuh Bumi, standardisasi pajak air permukaan, reformasi PNBP panas bumi, tax holiday, PPN ditanggung pemerintah, viability gap funding (VGF), green investment incentive, serta kemudahan perizinan.

Geo Dipa memperkirakan investasi hijau sebesar US$ 45–60 miliar dapat menciptakan tambahan PDB nasional hingga 6,1–11%, sekitar 1,8–1,9 juta lapangan kerja hijau pada 2030, dan pengurangan emisi sekitar 151 juta ton CO₂.

Yudistian juga mengusulkan Closed Loop Green Fiscal System dengan mengarahkan penerimaan dari sektor fosil, termasuk pajak karbon, ke Green Fiscal Fund untuk membiayai insentif EBT dan pengembangan listrik hijau.

“Ujungnya kita akan punya listrik hijau, membangun industri hijau, membuat barang-barang ekspor yang hijau, dan investasi dengan harapan pertumbuhan ekonomi nasional bisa meningkat,” ujar Yudistian.

Geo Dipa mencatat panas bumi memiliki tingkat keandalan pasokan sekitar 95% karena sumber energinya berada di lokasi pembangkit dan tidak bergantung pada musim seperti pembangkit listrik tenaga air.

Dalam rencana pengembangan 10 tahun, Geo Dipa menargetkan tambahan kapasitas panas bumi hingga 965 MW serta produksi silika dan litium sekitar 5.000 ton per tahun dengan kebutuhan investasi sekitar US$5,3 miliar.

Jika Geo Dipa mendapat penugasan untuk mengembangkan 14 Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (WPSPE) berkapasitas sekitar 732 MW, kebutuhan investasi diperkirakan meningkat menjadi US$5,75 miliar.

Geo Dipa menyebut Indonesia memiliki potensi panas bumi sekitar 24 GW atau sekitar 40% sumber daya panas bumi dunia, tetapi pemanfaatannya baru sekitar 2,7 GW atau 11%.

Yudistian mengatakan Geo Dipa saat ini mengoperasikan 120 MW, membangun 110 MW, dan menyiapkan pengadaan untuk tambahan 110 MW pembangkit panas bumi.

“Secara readiness Geo Dipa untuk dipersiapkan menjadi fiscal tools green itu sudah siap untuk menjalankan ini,” ujar Yudistian.