Mendagri Tegaskan Registrasi Bansos Gratis, Tak Ada Celah Pungli Agen

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan pendataan masyarakat calon penerima bantuan sosial (bansos) dilakukan tanpa pungutan biaya alias gratis. Ia menegaskan tidak ada celah bagi oknum agen pendaftaran untuk melakukan pungutan liar (pungli).

Tito menerangkan, agen di lapangan hanya bertugas membantu mengunggah data masyarakat ke dalam sistem. Keputusan akhir mengenai kelayakan seseorang menerima bantuan sepenuhnya ditentukan oleh sistem yang telah terintegrasi lintas lembaga.

"Jadi bagaimana mungkin ada pungli. Agen tidak bisa menjanjikan seseorang pasti mendapat bansos, karena data yang bersangkutan langsung terhubung dengan data Kementerian ATR/BPN," ujar Tito di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Sistem tersebut akan mengintegrasikan data dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Ketenagakerjaan, hingga Kepolisian untuk membentuk profil pemohon secara akurat.

"Apakah punya mobil, punya rumah, bagaimana status serta tempat kerjanya, semua kita integrasikan dengan Dinas Tenaga Kerja. Dari situ terlihat profiling yang bersangkutan, dan nantinya sistem berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang akan menentukan layak atau tidaknya menerima bantuan," tambahnya.

Skema ini secara otomatis memutus potensi pungli oleh oknum agen di lapangan. "Jika agen menerima uang dari calon penerima, hal itu tidak menjamin warga tersebut akan lolos. Sebab yang menentukan kelayakan adalah sistem AI, bukan si agen," jelas Tito.

Ia mengimbau masyarakat untuk segera melapor jika menemukan praktik pungli selama proses pendaftaran. "Harus lapor. Makanya media perlu menyampaikan bahwa kegiatan pembaruan data bansos ini sepenuhnya gratis," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, menargetkan terkumpulnya 48 hingga 50 juta data penerima bansos hingga akhir 2026. Jejaring agen di berbagai daerah akan diandalkan untuk mempercepat proses pendataan lapangan.

Data yang terhimpun nantinya menjadi acuan utama verifikasi penyaluran bantuan. Luhut mencatat, saat ini sudah ada sekitar 5,5 juta hingga 6 juta data penerima bansos yang terkumpul dalam sistem.

"Saat ini baru sekitar 6 juta data. Maka dari itu, kita bergerak bersama secara masif supaya pencapaian target ini bisa dipercepat, dan kita yakin target tersebut dapat tercapai," ucap Luhut di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Luhut mengajak seluruh pihak untuk terlibat aktif menjangkau masyarakat yang berhak. Selain lewat pendaftaran mandiri, agen lapangan akan dikerahkan untuk mendata warga secara proaktif.

Dengan asumsi terdapat 500 ribu agen yang masing-masing mendata dua orang per hari, pemerintah optimistis dapat menghimpun hingga 30 juta data dalam kurun satu bulan.

"Jika kita memiliki 500 ribu agen, dan setiap agen mendata dua orang saja per hari, itu sudah 1 juta data sehari. Kalau berjalan 30 hari, bisa terkumpul 30 juta data," ungkap Luhut.

Rencananya, basis data baru ini akan mulai digunakan sebagai acuan resmi penyaluran bansos pada kuartal I-2027. "Semua berbasis data terpadu. Nanti terlihat siapa yang benar-benar berhak. Yang dulunya tidak berhak tetapi menerima bisa tersaring, atau sebaliknya," terangnya.