AHY Siap Kawal Arahan Prabowo

Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menuturkan, pidato Presiden Prabowo akan memuat pesan penting bagi pemerintahan.

Diterbitkan 14 Agustus 2026, 08:48 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan siap mencermati pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR dan Rapat Paripurna DPR, Jumat (14/8/2026).

AHY mengatakan pidato Presiden menjadi momentum penting menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia. Ia berharap Prabowo menyampaikan arahan strategis yang dapat menjadi pedoman pemerintah dan partai politik pendukung.

“Kita dengan suka cita ingin mendengarkan pidato kenegaraan Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam momen yang spesial menyongsong Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81,” kata AHY di Kompleks Parlemen, Jumat (14/8/2026).

AHY menilai pidato tersebut akan memuat sejumlah pesan penting dan strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan. Menurut dia, Partai Demokrat akan mengawal arahan Presiden, termasuk melalui perjuangan di parlemen.

“Kita dengarkan baik-baik tentunya apa yang menjadi arahan bagi kami. Partai Demokrat tentunya akan mengawal pemerintahan, termasuk juga melalui perjuangan di Parlemen,” ujarnya.

AHY menegaskan Partai Demokrat akan mendorong kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Fokus perjuangan tersebut mencakup penguatan ekonomi dan kesejahteraan, hukum dan penegakan keadilan, serta demokrasi.

“Yang jelas Partai Demokrat ingin selalu memperjuangkan yang terbaik untuk masyarakat, terutama di bidang ekonomi dan kesejahteraan, hukum dan penegakan keadilan, serta menjaga demokrasi,” kata AHY.

Rangkaian agenda kenegaraan pada 14 Agustus 2026 mencakup Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, serta Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda penyampaian RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan oleh Presiden Prabowo.

Sidang Tahunan MPR Disebut Akan Lebih Khidmat

Sebelumnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, akan digelar sejumlah agenda kenegaraan pada Jumat (14/8/2026), yang akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

Dalam rangkaian agenda tersebut, Prabowo dijadwalkan menyampaikan dua pidato, yakni dalam Sidang Tahunan 2026 serta Sidang Bersama MPR, DPR, dan DPD yang dilanjutkan Rapat Paripurna DPR.

Prabowo akan menyampaikan Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Selain itu, Presiden akan menyampaikan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya kepada DPR.

Ketua DPR Puan Maharani memastikan anggota dewan pada Sidang Tahunan MPR tahun ini akan lebih khidmat, sebab pihaknya sudah melakukan introspeksi diri dari polemik tahun lalu.

"Insyaallah nanti pada hari H kami semua akan tentu saja akan lebih introspeksi, lebih khidmat, akan lebih bisa menjaga diri kami untuk bisa lebih fokus dalam mengikuti acara kenegaraan tersebut," kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/8/2026).

 

 

DPD Evaluasi

Puan menuturkan, saat perayaan kemerdekaan, menurutnya tidak ada pembatasan bagi anggota Dewan untuk berekspresi dan bergembira.

"Namun ya tentu saja ada saat bagaimana mengekspresikan diri dalam mengekspresikan bahwa ini adalah hari kemerdekaan ya tentu saja boleh dong kalau kemudian kami juga merasa gembira bahwa Indonesia alhamdulillah sudah merdeka 81 tahun," kata dia.

Menurut dia, polemik para anggota Dewan yang berjoget pada Sidang tahun lalu dan menuai demo terjadi karena spontan lantaran  kegembiraan menyambut kemerdekaan.

"Hanya saat kemudian mendengarkan lagu di saat penyampaian pidatonya sudah selesai, ya itu karena spontan. Jadi tidak ada hal yang kemudian membuat kami sepertinya tidak menghargai, tidak menghormati dalam acara yang harusnya dilakukan secara khidmat atau resmi, karena memang acara resminya sudah selesai," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Biro Protokol, Humas, dan Media Sekretariat Jenderal DPD RI, Mahyu Darma, mengatakan pihaknya mengevaluasi lagu dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD, agar tidak lagi ada polemik lagu dan joget seperti tahun lalu.

"Kami sudah mengevaluasi, mungkin tidak kita lakukan (lagu yang mengundang berjoget) gitu, sebenarnya, bukan ya, memang karena lagunya itu ya yang membawa," katanya.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6