Rocky Gerung Jadi Wantimpres, Ini Jejak Kritiknya ke Pemerintah Prabowo

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat politik Rocky Gerung resmi dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Pelantikan tersebut menempatkan Rocky dalam lembaga yang memiliki tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan.

Berdasarkan ketentuan Wantimpres, nasihat dan pertimbangan itu wajib diberikan baik diminta maupun tidak oleh Presiden.

Posisi baru Rocky menarik perhatian karena selama pemerintahan Prabowo, ia dikenal sebagai salah satu pengamat yang kerap menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Rocky Gerung merupakan akademisi dan pengamat politik yang selama dikenal melalui pandangan kritisnya terhadap berbagai persoalan politik, pemerintahan, dan kebijakan publik.

Sebagai anggota Wantimpres, Rocky tidak lagi hanya menyampaikan kritik dan analisis dari ruang publik, tetapi secara kelembagaan memiliki ruang untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.

Salah satu kritik Rocky berkaitan dengan arah pemerintahan dan susunan Kabinet Merah Putih.

Pada Juni 2026, Rocky bahkan mendorong Prabowo melakukan perampingan kabinet secara besar-besaran. Dalam program Real Talk with Uni Lubis, Rocky menyebut perlunya radical break atau perubahan mendasar dalam struktur kabinet.

"Maka dia itu mestinya, berkali-kali saya bilang, Presiden mestinya melakukan radikal break. Yaitu keputusan untuk downsize kabinetnya," kata Rocky.

Rocky menyebut jumlah anggota kabinet yang besar dapat membuat pemerintah kehilangan fokus dalam menjalankan program utamanya. Ia bahkan menyampaikan gagasan agar jumlah kabinet dipangkas hingga 90 persen.

Kritik terhadap arah pemerintahan Prabowo kembali disampaikan Rocky pada September 2026. Kali ini, dia menyoroti sejumlah program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.

Namun, Rocky menegaskan kritik tersebut tidak dimaksudkan sebagai serangan kepada Prabowo secara pribadi. Menurutnya, yang menjadi persoalan adalah bagaimana kebijakan pemerintah diterjemahkan dari dasar konstitusi.

"Kalau saya kasih kritik MBG, koperasi dan segala macam, prinsipnya adalah saya ingin Prabowo menghasilkan kebijakan yang basisnya adalah genealogi dari konstitusi," ujar Rocky, 22 September 2026.

Rocky bahkan menggunakan istilah radical break untuk menggambarkan perubahan yang menurutnya diperlukan pemerintah.

"Radical break artinya saya ingin mem-break secara radikal konstruksi teknokratiknya karena tidak sosialistis," tuturnya.

Dia juga membantah anggapan bahwa kritik tersebut menunjukkan dirinya tengah membela Prabowo.

"Dianggap saya membela Prabowo, saya membela pengertian konstitusi yang belum sempurna dimengerti kabinet," ucap Rocky.

Kritik terhadap Reshuffle

Sebelumnya, Rocky juga memberikan catatan terhadap langkah Prabowo melakukan perombakan kabinet.

Pada September 2025, setelah reshuffle kabinet, Rocky menilai pergantian sejumlah menteri belum menunjukkan perubahan mendasar seperti yang diharapkan sebagian masyarakat sipil.

"Memang ada pergantian oknum menteri tetapi yang dituntut publik kan bukan sekedar pergantian tetapi kualitas dari kabinet itu berubahnya reshuffle artinya gampangnya dikocok ulang, tetapi hasilnya jokernya itu juga kira-kira begitu," kata Rocky.

Kritik tersebut menunjukkan posisi Rocky yang tetap mengambil jarak terhadap kebijakan pemerintah, meski pada saat yang sama ia memiliki ruang komunikasi dengan lingkaran Presiden.