DIM RUU Migas Ditargetkan Masuk ke Prabowo 22 Oktober 2026

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM), Yuliot Tanjung mengatakan pemerintah tengah membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas). Pembahasan lintas kementerian sudah mulai dilakukan.

Yuliot menerangkan Presiden Prabowo Subianto telah meminta pemerintah membahas DIM RUU Migas sejak 14 September 2026 lalu. Rencananya, pembahasan akan dilakukan intens dan dilaporkan ke Prabowo pada 22 Oktober 2026.

"Tadi kita juga sudah melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga, dan terkait dengan penyusunan DIM, ini kita targetnya tanggal 22 Oktober ini sudah bisa disampaikan oleh pemerintah kepada Presiden untuk DIM," kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (2/10/2026).

"Jadi ya kita lagi ngejar waktu konsolidasi antar kementerian lembaga dalam rangka penyiapan DIM RUU Migas," ia menambahkan.

Yuliot menerangkan, setelah DIM rampung, selanjutnya akan dibahas antara pemerintah dan anggota parlemen. Pembahasan dengan wakil rakyat bisa saja dalam skema panitia kerja (panja).

"Jadi nanti ada pembahasan ini apakah Panja, Baleg di DPR ya kita mengikuti proses karena ini kan merupakan RUU inisiatif DPR," katanya.

Pemerintah bertugas menyiapkan DIM dari RUU Migas tersebut, daftar itu akan menjadi salah satu topik bahasan antara pemerintah dan anggota dewan. Yuliot berharap seluruh pembahasan rampung tahun ini.

"Jadi kan disampaikan ke pemerintah, pemerintah menyiapkan DIM, nanti ada mekanisme pembahasan, nanti menyesuaikan. Ya kita mengharapkan kalau ini pak ya ini mudah-mudahan tahun ini bisa diselesaikan," beber dia.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, ditunjuk Presiden Prabowo Subianto untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas). Ia pun telah membentuk tim lintas kementerian untuk mematangkan pembahasannya.

Surat presiden (surpres) terkait RUU tersebut sudah ditandatangani oleh Prabowo Subianto. Menindaklanjutinya, Bahlil akan membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Migas bersama tim yang baru dibentuk.

"Untuk surpresnya sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden, dan sekarang kami dari ESDM sebagai koordinatornya nanti, sudah akan membentuk tim lintas kementerian, suratnya pun sudah saya keluarkan," ucap Bahlil di Balai Sudirman, Jakarta, Senin (21/9/2026).

"Nanti setelah itu kami akan melakukan rapat untuk menyusun DIM-nya. Karena undang-undang itu adalah inisiatif dari DPR, tugas eksekutif adalah membuat DIM-nya," imbuhnya.

Belum Dibahas

Ketika dikonfirmasi mengenai poin-poin yang akan dibahas, Bahlil belum bersedia bicara banyak. Pasalnya, tim pembahas dari pihak pemerintah baru saja dibentuk.

"Nah, DIM-nya, timnya saja baru dibentuk, jangan dulu tanya isinya lah, ya. Nanti kalau sudah waktunya kami akan menyampaikan tentang isinya," tegas dia.

Sebagai informasi, RUU Migas merupakan perubahan aturan yang diusulkan oleh anggota parlemen. Pihak pemerintah berwenang untuk menyisir dan menyusun DIM sebelum melanjutkan pembahasan bersama DPR.