OJK: Pembiayaan Bank Syariah Tumbuh 11,09% hingga Juni 2026

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan kinerja sektor keuangan syariah nasional tetap menunjukkan pertumbuhan di sejumlah segmen hingga Juni 2026. Pembiayaan perbankan syariah, reksa dana syariah, dan sukuk korporasi masih mencatatkan peningkatan, sementara proses pemisahan (spin-off) unit usaha syariah terus berjalan.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Hernawan Bekti Sasongko mengatakan, pembiayaan perbankan syariah tumbuh 11,09% secara tahunan (year-on-year/yoy), sedangkan piutang pembiayaan syariah meningkat 9,14% yoy. Selain itu, asset under management (AUM) reksa dana syariah naik 11,71% secara year-to-date, sementara sukuk korporasi tumbuh 7,86% year-to-date.

“Per Juni 2026, pembiayaan perbankan syariah tumbuh 11,09 persen year-on-year, piutang pembiayaan syariah tumbuh 9,14 persen year-on-year,” kata Hernawan dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK secara daring, Selasa (4/8/2026).

Sebagai tindak lanjut ketentuan POJK Nomor 11 Tahun 2023, sebanyak 41 perusahaan asuransi telah menyampaikan perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RTPUS). Hingga saat ini, lima perusahaan telah menyelesaikan proses spin-off melalui pendirian perusahaan baru, sembilan perusahaan masih dalam proses, dan 10 perusahaan menyelesaikan pemisahan melalui pengalihan portofolio kepada perusahaan lain.

Untuk memperluas inklusi keuangan syariah, OJK menggelar berbagai program edukasi sepanjang Juli 2026, di antaranya Kuliah Umum Pasar Modal Syariah di Universitas Darussalam Gontor, Syariah Financial Fair (SYAFIF) di Banjarmasin, pertemuan Kelompok Kerja Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah (Pokjaliks), serta membuka pendaftaran Indonesia Syariah Financial Olympiad (ISFO) 2026 hingga 14 Agustus 2026.

Di sisi pengembangan ekonomi daerah, OJK memperkuat implementasi Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED). Hingga Juli 2026, OJK telah mendukung pembentukan ekosistem pengembangan 12 komoditas unggulan sektor pertanian dan 1 sektor ekonomi kreatif di 41 kabupaten/kota.

Program tersebut telah memperluas pemanfaatan berbagai layanan lembaga jasa keuangan, mulai dari perbankan, pasar modal, securities crowdfunding, asuransi, dana pensiun, hingga credit scoring, dengan jumlah penerima manfaat mencapai 5.680 orang.

“OJK berkomitmen untuk terus memperkuat peran Program Pengembangan Ekonomi Daerah dalam memperluas akses pembiayaan, meningkatkan nilai tambah keunggulan daerah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Hernawan.

Di bidang penegakan hukum, hingga 31 Juli 2026, penyidik OJK telah menyelesaikan 187 perkara, terdiri atas 148 perkara perbankan, 9 perkara pasar modal, 25 perkara perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun, serta 5 perkara sektor perusahaan pembiayaan dan fintech.

Dari jumlah tersebut, 158 perkara telah diputus pengadilan, dengan 153 perkara telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), 4 perkara masih dalam proses banding, dan 1 perkara berada pada tahap kasasi.

OJK juga menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan dalam sejumlah perkara besar. Salah satunya adalah kasus dugaan tindak pidana perasuransian PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia (dahulu PT Asuransi Jiwa Indosurya), dengan tersangka berinisial HS selaku pemegang saham pengendali.

Dalam perkara tersebut, penyidik OJK menyita 11 bidang tanah dan bangunan senilai sekitar Rp20,9 miliar, deposito sebesar Rp 21,065 miliar, serta kepemilikan saham pada sebuah perusahaan dengan estimasi nilai sekitar Rp 72 miliar.

Selain itu, OJK juga menyerahkan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana perbankan di PT BPR Sumber Artha Waru Agung di Sidoarjo dengan tersangka berinisial KI, serta kasus di PT BPR Desa Malang dengan tersangka berinisial GK, masing-masing kepada jaksa penuntut umum untuk proses hukum lebih lanjut.