Miliarder AS Donasi Rp 7,8 Triliun untuk Pemilihan Umum Paruh Waktu 2026

Liputan6.com, Jakarta - Miliarder di Amerika Serikat (AS) telah memberikan lebih dari US$ 433 juta, atau Rp 7,8 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 18.088) untuk pemilihan umum paruh waktu 2026. Hampir 80% dana itu ditujukan kepada Partai Republik, Elon Musk jadi donor individu terbesar.

Melansir Yahoo! News, Selasa (28/7/2026), analisis yang dirilis Americans for Tax Fairness (ATF), kelompok advokasi progresif yang meneliti data Komisi Pemilihan Umum Federal sejak 1 Maret 2026, menunjukkan 50 keluarga miliarder dengan pengeluaran terbesar telah memberi dana US$ 344,3 juta, atau Rp 6,2 triliun, yakni sebesar 79%, kepada kandidat Republik dan organisasi konservatif.

Pihak yang paling diuntungkan adalah super PAC MAGA Inc. yang merupakan pendukung Trump, meraup sebesar US$ 89 juta, atau Rp 1,6 triliun, diikuti America PAC (US$ 45,3 juta, atau Rp 818,7 miliar), Senate Leadership Fund (US$ 36,3 juta, atau Rp 656,7 miliar), dan Congressional Leadership Fund (US$ 30 juta, atau Rp 542,4 miliar), di mana semuanya adalah pendukung kandidat Republikan.

Adapun donor individu terbesar adalah Elon Musk. Orang terkaya di dunia ini dan triliuner pertama di dunia telah memberi sebesar US$ 71 juta, atau Rp 1,2 triliun kepada kampanye paruh waktu Republik, berdasarkan perhitungan ATF.

Posisi donor terbesar kedua ditempati oleh pakar keuangan Wall Street, Jeff Yass, dengan jumlah lebih dari US$ 55 juta, atau Rp 994,1 miliar. Yass adalah co-founder dari Susquehanna International Group dan merupakan investor besar dalam perusahaan induk TikTok, ByteDance. 

Dana dari Elon Musk telah bertambah sejak itu. Pada akhir Juni, donasinya mencapai angka US$ 90 juta, atau Rp 1,6 triliun, termasuk hadiah jutaan dolar AS untuk kampanye miliarder Republikan, Vivek Ramaswamy sebagai calon Gubernur Ohio, dan pencalonan kembali Gubernur Texas, Greg Abbott.

Ini ironis, karena Musk mengatakan pada 2025, dirinya akan mundur dari donasi politik setelah masa jabatan yang penuh tantangan sebagai kepala Departemen Efisiensi Pemerintahan.

Tingginya donasi politik miliarder bukanlah hal baru. Di tahun 2024, ATF menemukan bahwa 100 keluarga miliarder teratas berkontribusi 70% dari dana politiknya, yakni sebesar US$ 1,84 miliar, atau Rp 33,2 triliun untuk komite pendukung Republikan.

Selain itu, Partai Demokrat juga memiliki donatur miliarder sendiri. Investor dan pendiri Open Society, George Soros, bersama putranya Alex, memberi sekitar US$ 102,8 juta, atau Rp 1,85 triliun untuk siklus 2026, terutama melalui PAC Demokrasi milik keluarga, berdasarkan analisis Washington Post terhadap berkas FEC.

Sementara, co-founder LinkedIn, Reid Hoffman, beserta mantan Walikota New York, Michael Bloomberg adalah donatur terpercaya Partai Demokrat.

Namun, kemiringan agregat masih condong ke kanan. The Post mendapati bahwa donatur yang condong ke Republikan memberi US$ 880 juta, atau Rp 15,9 triliun pada pertengahan awal 2026, sedangkan donatur yang condong ke Demokrat memberi US$ 290 juta, atau Rp 5,2 triliun.

Putusan Mahkamah Agung AS 2010 dalam kasus Citizens United memberikan kebebasan untuk dana ini diterima dan dibelanjakan oleh super PAC. 

Super PAC yang terkait dengan AI sudah menghabiskan dana lebih dari US$ 50 juta, atau Rp 903,7 miliar untuk pemilihan 2026, termasuk perang proxy antara kelompok-kelompok yang bersekutu dengan Anthropic dan OpenAI terkait satu kursi anggota Kongres di Manhattan yang menghabiskan US$ 27 juta, atau Rp 488,2 miliar.

Dana tersebut dianggap penting karena sebelumnya ini berkaitan dengan siapa yang menang. OpenSecrets, sebelumnya dikenal sebagai Center for Responsive Politics, mengungkap bahwa calon anggota DPR AS yang memiliki pengeluaran terbesar lolos lebih dari 90% waktu. 

Jadi, orang-orang terkaya menempati sekitar sembilan dari 10 pemilihan anggota DPR, dan delapan dari 10 pemilihan anggota Senat.

Namun, angka 90% tersebut memiliki catatan penting. Angka tersebut terdistorsi oleh persaingan yang tidak seimbang. Karena alasan itulah, para pakar pendanaan kampanye berpendapat dana lebih merupakan tanda dari kampanye yang kuat daripada penyebabnya.

“Uang adalah penguat kampanye, bukan sebuah solusi,” ujar mantan staf DNC yang kini memimpin The First Ask, sebuah kelompok yang mendukung kandidat perempuan untuk legislatif negara bagian, Caroline Welles, kepada Fortune.

“Uang tidak bisa memperbaiki kandidat lemah, pesan buruk, atau kampanye yang tidak menyentuh pemilih,” ia menambahkan.

Dia juga berpendapat, statistik ini adalah refleksi pemilihan dan persuasi, karena donatur memilih kandidat yang memiliki kekuatan dalam rekrutmen, suara, dan antusiasme grassroot.

“Kampanye seringkali menarik investor karena mereka berpotensi menang, bukan sebaliknya,” ia menambahkan.

Seorang mantan direktur politik regional DCCC yang kini bekerja di Foresight Strategic Advisors, Christopher Lee menyetujui hal ini, dan berkata bahwa “Uang adalah indikasi visibilitas, bukan penyebabnya. Statistik 90% tersebut mengukur bagaimana kelas profesional memilih pemenang.”

Bukan hanya para tim kampanye Partai Demokrat yang meyakini hal ini.

“Uang memang sangat berpengaruh dalam politik kampanye, tetapi dana dari donatur bukanlah penentu nasib,” tulis wakil presiden layanan klien di firma Partai Republik Campaign Solutions, Maggie Paulin, dalam sebuah artikel opini untuk The Hill pada Juni. 

Dia mencatat pada 2020, 2022, dan 2024, Partai Republik mengumpulkan dana jauh lebih sedikit daripada lawan mereka dalam pemilihan-pemilihan penting, namun tetap menang. Penggalangan dana yang efektif, menurutnya, seringkali merupakan tanda kualitas kandidat daripada mesin kemenangan.

Namun, hal tersebut tidak membuat US$ 433 juta atau Rp 7,8 triliun itu tidak relevan. Uang membiayai iklan, operasi data, dan program lapangan yang memungkinkan sebuah kampanye bersaing. Yang tidak bisa dibeli oleh uang, menurut mereka, adalah alasan bagi para pemilih untuk memilih.