PLN: Indonesia Surplus Hidrogen 125 Ton

Liputan6.com, Jakarta - PLN mengatakan, Indonesia surplus hidrogen sebesar 125 ton per tahun, karena hanya memakai 75 ton dari 200 ton yang diproduksi.

"Kami produksi 200 ton, yang dipakai 75 ton. Sisanya 125 ton itu nganggur," tutur Darmawan dalam acara pembukaan Global Hydrogen Ecosystem Summit & Exhibition 2026 yang digelar di Jakarta, Selasa, (21/7/2026), dikutip dari Antara.

Darmawan menuturkan, setiap pembangkit PLN pasti memproduksi hidrogen. Ia menuturkan, hidrogen yang diproduksi digunakan dalam sistem pendingin pembangkit.

Namun, hanya 75 ton yang dimanfaatkan sehingga menyebabkan surplus sebesar 125 ton.

Seiring hal itu, salah satu langkah yang ditempuh untuk memanfaatkan surplus hidrogen tersebut adalah membangun Hydrogen Refueling Station (HRS) atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Hidrogen (SPBH).

"Rantai pasoknya dari mana? Nah, kami (PLN) kolaborasi dengan Pertamina. Jadi, kalau Hydrogen Refueling Station itu sudah ada dan siap pakai. Tetapi, mobilnya belum ada,” ujar Darmawan.

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan surplus hidrogen, Darmawan pun meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk melakukan komunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ihwal pemanfaatan hidrogen sebagai bahan bakar bus TransJakarta.

"Barangkali Bapak (Bahlil) bisa melobi ke Gubernur DKI, begitu. TransJakarta," kata Darmawan.

Ia pun mengungkapkan telah melakukan diskusi dengan pabrik kendaraan Jepang, Jerman, maupun China ihwal ketersediaan bus hidrogen.

Apabila pemerintah akan memanfaatkan hidrogen sebagai bahan bakar untuk sektor transportasi, seperti TransJakarta, Darmawan menuturkan, PLN akan berkolaborasi dengan Pertamina dalam hal penyediaan armada bus yang menggunakan hidrogen.

"Nanti Pertamina dengan PLN bersama-sama menyediakan busnya. Tinggal kemudian nanti bus hidrogen ada logonya ESDM, PLN, Pertamina, kita berkolaborasi membangun transportasi berbasis hidrogen,” kata Darmawan.

Sebelumnya, empat sektor pemanfaatan utama dari pengembangan ekosistem energi hidrogen nasuonal. Hal itu tertuang dalam Peta Jalan Nasional Hidrogen dan Amonia.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi, dikutip dari Antara, Selasa, (21/7/2026).

“Di sini kami juga sedang mengembangkan fase pemanfaatan bagi beberapa sektor, termasuk industri, sektor transportasi, pembangkit listrik, dan komoditas ekspor,” ujar Eniya.

Eniya menuturkan, peta jalan tersebut mengatur sistem implementasi ekosistem pengembangan hidrogen dan amonia di Indonesia guna mencapai tujuan jangka panjang.

Rencana aksi merinci langkah-langkah konkret dengan target dan tonggak yang terukur; serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan implementasi yang efektif dan pencapaian target yang telah ditetapkan.

“Dalam jangka pendek, kami juga ingin melakukan pemantauan dan evaluasi karena peta jalan nasional kami telah diterbitkan,” kata Eniya.

Eniya menuturkan, 2025-2034 merupakan fase inisiasi jangka pendek dan pengembangan serta integrasi.

“Jadi, langkah pertama untuk jangka pendek adalah fase inisiasi. Kita berada di fase inisiasi saat ini. Seperti yang kita ketahui, pengembangan hidrogen sudah dilakukan secara luas, dan tidak hanya dapat diubah menjadi listrik, tapi juga dapat bergabung dalam konsep bahan bakar ganda,” ujar dia.

Sementara, 2045-2060 merupakan fase akselerasi dan keberlanjutan dari ekosistem hidrogen nasional, sehingga ditujukan untuk target jangka panjang.

“Untuk jangka panjang, kita bergerak dan ingin menjadi pemain utama, pusat ekonomi hidrogen global agar berada di Indonesia,” ujar Eniya.

Secara keseluruhan, Eniya menuturkan, pengembangan ekosistem hidrogen adalah untuk mewujudkan kedaulatan energi dengan meminimalkan ketergantungan bahan bakar fosil untuk meningkatkan keamanan energi.

Untuk mencapai target dekarbonisasi melalui pengembangan pasar hidrogen domestik, serta memperluas ekspor hidrogen dan turunan hidrogen ke pasar internasional dengan memanfaatkan keunggulan Indonesia sebagai negara maritim.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan biaya penggunaan hidrogen pada kendaraan besar saat ini masih lebih mahal ketimbang solar non-subsidi. Namun, ia menaksir harganya akan menjadi lebih bersaing dalam waktu dekat.

Bahlil menjelaskan pihak kementerian telah mengkaji hitungan biaya penggunaan hidrogen untuk kendaraan besar. Hasilnya, biaya operasional hidrogen memang masih di atas bahan bakar B50 non-subsidi.

"Berapa biaya selisih antara B50 non-PSO—non-PSO itu artinya yang industri—itu kurang lebih sekitar Rp 18.600 (per liter). Kalau pakai bus besar, 1 liter itu bisa untuk 3,5 sampai 4 kilometer. Kalau pakai hidrogen ini berapa? Ternyata masih di atas harga B50, hidrogen masih agak lebih mahal," jelas Bahlil dalam acara Global Hydrogen Ecosystem Summit & Exhibition (GHES) 2026 di JICC Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Biaya operasional ini, kata dia, menjadi salah satu tantangan yang perlu diselesaikan dalam konteks transisi energi. Ia menilai harga akan menjadi jauh lebih murah ketika teknologi yang tepat dan efisien berhasil ditemukan.

"Keyakinan saya, dengan perang yang terus terjadi, geopolitik tidak menentu, serta tidak mudah lagi mendapatkan minyak di blok-blok baru, maka tidak lama lagi harga hidrogen akan jauh lebih kompetitif dibandingkan sumber-sumber BBM minyak lainnya," ungkapnya.

Ia menambahkan, upaya transisi ini merupakan tonggak penting bagi Indonesia meskipun diakuinya tidak mudah. "Tapi kalau kita sudah mampu menemukan teknologi yang lebih efisien, saya yakin ini akan laku," ucap Bahlil.