BPS Ingin Saingi Kemenkeu Sebagai Lembaga Antikorupsi Terbaik

Korupsi selalu disebut-sebut sebagai kejahatan luar biasa yang menjadi penghambat utama terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Hal ini memacu Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mencapai pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kepala BPS, Suryamin mengatakan rujuan untuk melaksanakan program pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 60/2012.

"Ini adalah momen bersejarah bagi kami karena kami ingin melaksanakan pencegahan korupsi, meningkatkan kualitas pelayanan dalam mewujudkan WBK dan WBBM," terang dia dalam acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di kantor BPS, Jakarta, Senin (10/2/2014).

Komitmen BPS ditunjukkan melalui penandatanganan pencanangan pembangunan zona integritas oleh Suryamin dan disaksikan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Danang Girindrawardana, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Zulkarnain serta Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB Muhammad Yusuf Ateng.

Suryamin mengakui tidak mudah bagi BPS untuk mencapai tujuan tersebut karena banyak persyaratan yang wajib dipenuhi. Namun BPS sukses memenuhi syarat tersebut, antara lain, perolehan nilai LAKIP pada Desember lalu di level B. Padahal syarat menuju WBK dan WBBM adalah nilai LAKIP minimal C.

"Kami juga berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama dua tahun berturut-turut dan melampaui syarat minimal yang ditentukan dengan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP)," jelasnya.

Tujuan ke arah WBK dan WBBM ini, menurut Suryamin, telah dideklarasikan kepada seluruh pegawai BPS terutama kepada 513 satuan kerja (satker) BPS yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

"Jangan cepat berpuas diri, karena tanpa ada niat sekecil apapun untuk maju maka akan sulit (mencapainya). Kami harus menjauhkan diri dari praktik korupsi untuk meraih predikat WBK," cetus dia.

Satker terbaik, tambah dia, akan diusulkan ke Kementerian PAN RB untuk dilakukan penilaian. Sebab satker ini sebelumnya bakal dinilai oleh tim penilai internal dari BPS untuk menilai satker-satker terbaik.

"Kami harus memacu diri supaya bisa menjadi best of the best. Karena baru ada satu kementerian yakni Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang lima unit kerjanya mendapat predikat WBK dan WBBM. Masih banyak juga Kementerian yang sudah melaksanakan WBK dan WBBM tapi belum berhasil," ujar Suryamin.(Fik/Shd)

*Bagi Anda yang ingin mengetahui hasil ujian CPNS Honorer K2 2013 silakan klik di cpns.liputan6.com

Baca juga

Pejabat Negara Keroyokan Komitmen Bikin Zona Bebas Korupsi

Pejabat Takut Buat Keputusan, ESDM Bikin Zona Integerasi

Kemenhut Canangkan Zona Bebas Korupsi