Jutaan ASN Belum Punya Rumah, Kini Bisa Kredit Perumahan Lewat BTN

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh mencatat masih ada jutaan aparatur sipil negara (ASN) yang belum memiliki rumah sendiri. Namun, kini akses kredit pemilikan rumah (KPR) kembali terbuka.

Peluang itu tertuang dalam kerja sama Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) bersama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Zudan mengatakan, hunian yang layak dan terjangkau termasuk sebagai kebutuhan dasar para ASN. 

"ASN harus tenang memiliki hunian agar dapat bekerja secara optimal dan fokus melayani masyarakat. Karena itu KORPRI hadir untuk menjembatani kebutuhan ASN melalui program yang konkret dan berkelanjutan,” ujar Zudan, mengutip keterangan resmi, Selasa (26/5/2026).

Dalam catatannya, ada sekitar 6,7 juta ASN di Indonesia. Namun, baru sekitar 22 persen diantaranya yang memiliki hunian sendiri. Sisanya, atau sekitar 5,2 juta ASN belum memiliki rumah.

Melalui kerja sama BKN, Korpri dan BTN ini dibuka pembiayaan perumahan ASN, termasuk skema pembiayaan dengan tenor kredit pemilikan rumah (KPR) hingga 30 tahun. Program ini sendiri dirancang untuk mendukung target pembangunan 3 juta rumah bagi ASN.

"Kami ingin memberikan kepastian hunian bagi ASN melalui kebijakan pembiayaan yang lebih fleksibel dan terjangkau,” ujar Direktur Utama BTN, Nixon L. P. Napitupulu. 

BTN Biayai 6 Juta Rumah MBR

Sebelumnya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mengungkapkan telah menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk sekitar 6 juta unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya kelompok ekonomi desil 3 di berbagai wilayah Indonesia. Di saat bersamaan, pemerintah juga tengah mengkaji skema KPR dengan tenor hingga 40 tahun untuk memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan pembiayaan KPR tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong masyarakat agar lebih mudah mendapatkan hunian yang layak.

“Kalau untuk (nasabah kategori) desil 3, (jumlah pembiayaan) KPR subsidi di BTN ada 6 juta rumah dari awal program,” kata Nixon LP Napitupulu dikutip dari Antara, Minggu, 24 Mei 2026.

Nixon menjelaskan program pembiayaan KPR selama ini diarahkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya kelompok ekonomi desil 3 ke atas.

Dalam pembagian ekonomi masyarakat, terdapat 10 kelompok atau desil yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan. Semakin kecil angka desil, semakin rendah tingkat kemampuan ekonominya.

Nixon menjelaskan masyarakat yang tergolong dalam kelompok desil 1 dan desil 2 masih menjadi kelompok yang paling sulit mengakses pembiayaan perumahan melalui perbankan.

“Ada 10 desil (kelompok masyarakat berdasarkan ekonomi), maka bisa dibilang yang paling sulit (mendapatkan bantuan kredit perumahan) tinggal desil 1-2, sedangkan desil 3-8 diintervensi KPR,” ujarnya.

Program BSPS

Untuk membantu kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memenuhi syarat mengakses kredit perbankan, pemerintah menyiapkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program tersebut ditargetkan menyasar sekitar 400 ribu rumah tangga di seluruh Indonesia sepanjang 2026.

Setiap penerima bantuan BSPS direncanakan mendapatkan dukungan dana sekitar Rp 20 juta hingga Rp 25 juta guna membantu pembangunan maupun perbaikan rumah layak huni. Menurut Nixon, bantuan tersebut menjadi salah satu langkah untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang lebih layak.