Pelaporan SPT Tahunan Tembus 13,05 Juta Wajib Pajak

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk tahun pajak 2025 telah mencapai 13,05 juta. Wajib pajak orang pribadi menjadi yang mendominasi dalam pelaporan SPT tahunan tersebut.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, DJP, Inge Diana Rismawanti menyampaikan angka pelaporan SPT Pajak Penghasilan (PPh) tersebut didapat per 30 April 2026, pukul 24.00 WIB.

"Progres Pelaporan SPT Tahunan PPh untuk periode sampai dengan 30 April 2026 (Tahun Pajak 2025), tercatat 13.056.881 SPT," kata Inge dalam keterangannya, Jumat (1/5/2026).

Adapun, pelaporan SPT itu didominasi oleh kategori wajib pajak orang pribadi. Jumlahnya mencapai 12,18 juta SPT. Dengan rincian 10.743.907 merupakan wajib pajak orang pribadi karyawan dan 1.438.498 non karyawan.

Sementara itu, ada sekitar 848.061 wajib pajak badan yang sudah melaporkan SPT. Dengan rincian 846.682 WP Badan melaporkan dalam rupiah dan 1.379 badan dalam bentuk dolar Amerika Serikat (AS) sedangkan ada 194 pelaporan SPT pajak tahunan migas.

Selain itu, ada 26.184 badan yang melaporkan SPT beda tahun buku dalam rupiah. Serta ada 37 badan yang melaporkan SPT beda tahun buku dalam dolar AS.

Aktivasi Coretax

DJP juga mencatat jumlah wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax DJP mencapai 18.993.498 pihak.

Ini terdiri dari WP Orang Pribadi sebanyak 17.803.629 orang, WP Badan sebanyak 1.098.274, WP Instansi Pemerintah sebanyak 91.366, serta WP PMSE sebanyak 229.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperpanjang masa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak Badan hingga 31 Mei 2026. DJP menghapus denda dan bunga atas pajak WP Badan tersebut.

Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-71/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan Dalam Rangka Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2025. Ketentuan tersebut disebarkan dalam Pengumuman Nomor Peng-31/PJ.09/2026.

"Sampai dengan 1 bulan setelah tanggal jatuh tempo, diberikan penghapusan sanksi administratif, baik berupa denda maupun bunga," seperti dikutip dari surat pengumuman, Kamis (30/4/2026).

Denda dan bunga itu merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang, dengan tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak.

"Dalam hal terhadap sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam angka 3 telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menghapuskan sanksi administratif dimaksud secara jabatan," seperti dikutip.

Ketentuan tersebut berlaku untuk wajib pajak Badan mengenai; a. pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun Pajak 2025; dan b. penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2025, adalah 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Nomenklatur 4 bulan setelah akhir tahun pajak berarti akhir April 2026. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto memberikan relaksasi bagi WP Badan hingga 31 Mei 2026.

WP Badan tersebut melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk Tahun Pajak dan SPT untuk Bagian Tahun Pajak. Dalam hal WP Badan menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan, pembayaran PPh Pasal 29, dan pelunasan kwkurangan pembayaran dan/atau penyetoran PPh 29 atas SPT Tahun Pajak 2025 diberikan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan.