Buruh Sampaikan 11 Isu di May Day 2026, Sebagian Sudah Direspons Presiden

Liputan6.com, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh akan menjadikan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2026 sebagai momentum untuk menyampaikan 11 isu utama kepada pemerintah.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyebut isu-isu tersebut telah lebih dulu disampaikan dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto pada 28 April 2026.

Adapun 11 isu yang akan dibawa dalam perayaan May Day meliputi pengesahan RUU Ketenagakerjaan, penghapusan outsourcing dan penolakan upah murah, hingga kekhawatiran terhadap dampak konflik global yang berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Selain itu, buruh juga mendorong reformasi pajak, termasuk kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak menjadi Rp 7,5 juta serta penghapusan pajak terhadap tunjangan hari raya (THR), jaminan hari tua, pesangon, dan pensiun. Isu lainnya adalah pengesahan RUU perampasan aset untuk pemberantasan korupsi, perlindungan industri tekstil, produk tekstil (TPT), nikel, dan semen dari ancaman PHK, serta moratorium industri semen akibat kelebihan pasokan.

KSPI juga menuntut ratifikasi Konvensi ILO Nomor 190 terkait perlindungan pekerja perempuan dari kekerasan di tempat kerja, revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, penurunan potongan tarif ojek online menjadi 10 persen, serta pengangkatan tenaga honorer atau P3K paruh waktu menjadi ASN penuh waktu.

“Itulah sebelas isu dan semuanya adalah isu yang ada di KSPI, anggota KSPI dan juga tentu rakyat umum,” ujar Said Iqbal dalam Konferensi Pers, Rabu (29/4/2026).

Dalam pertemuan dengan KSPI, Presiden Prabowo disebut telah memberikan respons terhadap sejumlah isu tersebut. Salah satunya terkait RUU Ketenagakerjaan yang saat ini telah memasuki tahap pembahasan panitia kerja (panja) di DPR dan ditargetkan rampung sebelum Oktober 2026.

Presiden juga disebut telah menyetujui pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), yang menjadi bagian dari tuntutan buruh. Sementara itu, terkait ancaman PHK, pemerintah berencana membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk menangani PHK dan penciptaan lapangan kerja.

“Dalam perjumpaan itu juga Bapak Presiden menyampaikan terhadap sebelas isu itu sudah dikerjakan dan dijalankan oleh pemerintahannya Sudah dipenuhi oleh pemerintahannya dan sedang berproses terhadap beberapa harapan yang disampaikan oleh buruh KSPI,” jelas Said Iqbal.

Untuk isu reformasi pajak, Presiden disebut akan mengkaji ulang skema yang diusulkan buruh dengan mempertimbangkan kondisi pertumbuhan ekonomi. Sementara terkait perlindungan industri, pemerintah tengah menyiapkan langkah untuk menjaga sektor TPT, nikel, dan semen guna mencegah PHK.

Adapun untuk pekerja ojek online, pemerintah melalui keterlibatan dalam platform digital disebut tengah menyiapkan kebijakan yang memungkinkan penurunan potongan tarif menjadi 10 persen.

KSPI berharap, seluruh isu tersebut dapat memperoleh jawaban lebih lanjut dari Presiden saat perayaan May Day di Monas. Momentum tersebut dinilai menjadi ruang penting bagi buruh untuk memastikan komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja di Indonesia.