AHY Percepat Infrastruktur Kereta Trans Sumatera hingga Sulawesi, Target 14.000 Km

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pentingnya percepatan pengembangan jaringan kereta api di luar Pulau Jawa. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang membahas arah pembangunan transportasi nasional ke depan.

Menurut AHY, pengembangan jaringan kereta Trans SUmatera, Trans Kalimantan, dan Trans Sulawesi merupakan mandat strategis pemerintah untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah.

Moda transportasi berbasis rel dinilai tidak hanya mampu memperlancar mobilitas penumpang, tetapi juga distribusi logistik yang selama ini masih bertumpu pada transportasi darat berbasis jalan.

“Kereta antar kota, kereta antar provinsi, tapi juga sekali lagi kereta yang bisa meningkatkan produktivitas berbagai daerah karena kita bisa menurunkan biaya transportasi logistik. Selain kereta bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi juga secara khusus bisa mengurangi emisi karbon,” kata AHY di Stasiun Tanah Abang, Rabu (22/4/2026).

Ia juga menyoroti kontribusi sektor transportasi terhadap emisi karbon. Saat ini, transportasi darat yang didominasi kendaraan pribadi menyumbang sekitar 89% emisi karbon, sementara kereta api kurang dari 1%.

Karena itu, pengembangan kereta dinilai sebagai langkah strategis untuk mendukung target penurunan emisi sekaligus mengurangi beban jalan raya.

Namun demikian, AHY mengakui masih terjadi ketimpangan investasi antara pembangunan jalan dan rel kereta. Pada 2026, anggaran pembangunan dan perbaikan jalan mencapai sekitar Rp46 triliun, sedangkan sektor perkeretaapian hanya memperoleh sekitar Rp5 triliun.

Di sisi lain, distribusi jaringan rel juga belum merata. Dari total sekitar 12.000 kilometer rel di Indonesia, sekitar 10.000 kilometer berada di Pulau Jawa. Dari jumlah tersebut, sekitar 7.000 kilometer masih aktif.

Sementara itu, jaringan kereta di luar Jawa masih terbatas. Di Sumatra, jalur belum sepenuhnya terhubung. Kalimantan bahkan belum memiliki jaringan kereta, sedangkan Sulawesi baru memiliki sekitar 100 kilometer rel.

“Urgensinya sekali lagi untuk mendukung mobilitas manusia, barang, dan jasa di wilayah-wilayah yang potensi utamanya adalah sumber daya alam dan komoditas ekstraktif. Maka perlu didukung oleh transportasi logistik kereta yang benar-benar efektif dan efisien,” ujarnya.

Untuk itu, pemerintah menargetkan pengembangan dan reaktivasi jaringan rel hingga sekitar 14.000 kilometer dalam jangka menengah hingga panjang.

Program ini menjadi bagian dari visi pembangunan hingga 2045, meski diakui tidak dapat direalisasikan secara instan.

AHY menekankan perlunya strategi bertahap yang mencakup program prioritas (quick wins), didukung pembiayaan yang memadai.

Pendanaan tidak hanya mengandalkan APBN, tetapi juga melibatkan APBD, skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta investasi swasta, termasuk dari luar negeri.

Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga mendorong penguatan industri perkeretaapian nasional.

AHY menegaskan, pengembangan jaringan kereta harus sejalan dengan upaya membangun kemandirian industri dalam negeri agar tidak terus bergantung pada impor teknologi.

“Kita ingin ekosistem industri perkeretaapian nasional ikut tumbuh, bukan sekadar menjadi pasar,” kata dia.

Ke depan, pemerintah akan terus mengawal perencanaan trase, kesiapan teknologi, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah agar pengembangan transportasi publik berbasis rel dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.