Petani: Panen Terancam Tak Terserap Akibat Pembatasan Tar dan Nikotin

Liputan6.com, Jakarta - Kelompok petani tembakau dan cengkeh menolak keras rencana pemerintah untuk memperketat kadar maksimal tar dan nikotin. Pasalnya, kebijakan itu berpotensi membuat panen tembakau maupun nikotin terancam tidak terserap.

Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Agus Parmuji menegaskan penolakan atas upaya pemerintah melanggengkan usulan pembatasan maksimal nikotin dan tar.

"Petani tembakau nasional juga harus dilindungi. Pembatasan tar dan nikotin ini adalah regulasi yang memaksa terbunuhnya petani tembakau dan industri tembakau nasional,” katanya, Senin (16/3/2026).

Menurut dia, tembakau Indonesia memiliki karakteristik unik yang secara alami mengandung kadar nikotin yang lebih tinggi. Memaksa petani untuk mengikuti standar yang ditetapkan dalam aturan tersebut merupakan upaya mematikan sektor tembakau hanya demi nafsu pengendalian yang berlebihan.

"Usulan aturan (pembatasan) nikotin dan tar ini dipaksa, maka yang terjadi nantinya malah negara akan mengalami kerugian tersendiri, karena yang selama ini ada sudah sesuai dengan karakteristik budaya pertembakauan kita," imbuhnya.

Dampak dari regulasi ini diprediksi akan meluas. Agus khawatir, jika aturan pembatasan diterapkan secara ekstrem, maka penyerapan bahan baku dari petani lokal akan anjlok.

"Hal ini otomatis akan memukul Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang selama ini menjadi kekuatan industri kretek nasional. Ditambah lagi jika industri lokal mati, maka buruh pabrik dan petani akan menjadi korban pertama," ungkapnya.

Wakil Ketua Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) Heru D Wardhana mempertanyakan tujuan pemerintah yang terus mendorong kebijakan pembatasan tar dan nikotin yang baru. Sebab, ia menjelaskan bahwa rata-rata kandungan nikotin tembakau Indonesia di atas 3-5 persen, bahkan ada pula yang lebih tinggi.

Pasalnya, kebijakan pembatasan tar, nikotin, dan kandungan lainnya pada rokok dinilai membawa dampak berat dan mencekik bagi petani, petani cengkih diklaim bakal semakin terhimpit.

"Karena produksi cengkih nasional sekitar 120 ribu ton ini hampir 97 persennya diserap oleh industri rokok, tidak ada namanya rokok kretek tanpa adanya cengkih dan hanya di Indonesia rokok kretek itu ada," bebernya.

Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Henry Najoan juga menyuarakan kekhawatiran serupa. Ia menegaskan jika batasan kandungan tar dan nikotin serta larangan bahan tambahan seperti cengkih diberlakukan, maka dampak negatifnya akan langsung dirasakan oleh petani tembakau dan petani cengkih di seluruh Indonesia.

Dia merasakan tekanan regulasi yang menerus mendorong industri semakin kesulitan. Saat ini terdapat lebih dari 500 regulasi yang menekan ruang gerak IHT, mulai dari peraturan di tingkat pusat hingga ke tingkat daerah yang menimbulkan ketidakpastian usaha.

Ditambah lagi dengan pembatasan tar dan nikotin serta pelarangan rokok dengan rasa akan semakin menyulitkan secara teknis bagi industri kretek. Henry menyoroti aturan non-fiskal seringkali muncul secara tiba-tiba tanpa mempertimbangkan kesiapan industri dan dampaknya terhadap rantai pasok lokal.

"Industri hasil tembakau saat ini sedang dalam kondisi yang sangat tertekan. Regulasi yang tidak akomodatif terhadap karakteristik produk lokal hanya akan membuka ruang bagi produk-produk ilegal yang tidak terawasi, yang pada akhirnya justru merugikan penerimaan negara dan tujuan kesehatan itu sendiri," tuturnya.