Ketua Banggar DPR: Ekonomi Tumbuh 5,29%, Tapi Pekerja Informal Masih Mendominasi

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,29% pada triwulan II 2026. Menurutnya, capaian tersebut patut disyukuri mengingat perekonomian dunia masih dibayangi ketidakpastian akibat gejolak geopolitik dan perlambatan ekonomi global.

Namun, di balik pertumbuhan tersebut, Said mengingatkan pemerintah agar tidak lengah. Ia menilai ada sejumlah sektor strategis yang mulai menunjukkan perlambatan sehingga perlu mendapat perhatian serius agar tidak mengganggu kinerja ekonomi pada periode berikutnya.

"BPS baru saja merilis angka-angka perekonomian nasional. Di tengah gejolak geopolitik dan ketidakmenentuan perekonomian global, kita bersyukur perekonomian nasional masih tumbuh 5,29% (yoy)," ujar Said Abdullah dalam keterangannya, Kamis (6/8/2026).

Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi pada triwulan II ditopang oleh sejumlah faktor musiman. Libur sekolah selama Juli mendorong peningkatan aktivitas di sektor akomodasi, makanan, dan minuman yang tumbuh 10,6%. Selain itu, masa penerimaan peserta didik baru dan kenaikan kelas ikut meningkatkan aktivitas telekomunikasi sehingga sektor informasi dan komunikasi tumbuh 6,97%.

Said juga menilai musim kemarau yang lebih panas meningkatkan konsumsi listrik untuk pendingin ruangan. Di sisi lain, konflik geopolitik yang mendorong kenaikan harga gas ikut membuat sektor listrik dan gas tumbuh 10,81%.

Meski sejumlah sektor mencatat pertumbuhan tinggi, Said mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai perlambatan industri pengolahan yang merupakan penyumbang terbesar terhadap perekonomian nasional.

Pada triwulan I 2026, industri pengolahan tumbuh 5,04%, namun melambat menjadi 4,52% pada triwulan II.

Menurut Said, perlambatan tersebut perlu menjadi perhatian karena industri pengolahan menyumbang sekitar 18,5% Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 13,5% tenaga kerja nasional, terutama pekerja formal.

Selain industri, sektor pertanian juga menunjukkan perlambatan. Setelah tumbuh 4,97% pada triwulan I 2026, sektor ini hanya tumbuh 3,8% pada triwulan II, meski sebelumnya Indonesia memasuki musim panen padi di berbagai daerah.

"Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah sebab sektor pertanian cerminan dari sektor primer, sekaligus berkontribusi 13,57% terhadap PDB. Sektor pertanian juga menyumbang 28,75% tenaga kerja nasional, dengan demikian perannya sangat strategis," ujar Said.

Di sisi permintaan, konsumsi rumah tangga juga sedikit melambat dari 5,52% menjadi 5,05%. Meski demikian, Said menilai capaian tersebut masih cukup baik mengingat konsumsi rumah tangga menopang sekitar 53,3% PDB.

Sementara itu, investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 6,87%, sedangkan ekspor meningkat 4,13%, jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekspor triwulan I 2026 yang hanya 0,9%.

Said juga menyoroti kondisi pasar tenaga kerja yang masih didominasi pekerja sektor informal. Berdasarkan data BPS, jumlah pekerja formal meningkat dari 59,93 juta orang pada Februari 2026 menjadi 60,31 juta orang pada Mei 2026. Namun, jumlah pekerja informal juga naik dari 87,74 juta orang menjadi 87,88 juta orang pada periode yang sama.

Menurutnya, peningkatan jumlah pekerja formal belum mampu mengubah struktur ketenagakerjaan nasional secara signifikan. Bahkan, dibandingkan akhir 2025, proporsi pekerja informal justru meningkat.

Ia menduga kondisi tersebut turut berkontribusi terhadap meningkatnya ketimpangan pendapatan. BPS mencatat rasio gini pada Maret 2026 naik menjadi 0,368, dibandingkan 0,363 pada September 2025. Di wilayah perkotaan, rasio gini meningkat dari 0,383 menjadi 0,387.

Said menilai pekerja formal masih memiliki perlindungan yang lebih baik melalui berbagai program jaminan sosial. Sebaliknya, pekerja informal lebih rentan menghadapi kenaikan biaya hidup, terutama pada sektor transportasi, pendidikan, kesehatan, dan bahan makanan.

Karena itu, ia berharap pemerintah memperkuat program afirmasi bagi pekerja informal.

"Saya berharap ada program afirmasi dari pemerintah untuk memberikan berbagai program jaminan sosial, terkhusus ditujukan terhadap para pekerja informal, seperti beasiswa, kemudahan akses BPJS, hingga perluasan lapangan kerja," ujar Said.