Jejak Karier Fadia Arafiq, Bupati Pekalongan Terjerat OTT KPK

Liputan6.com, Jakarta - Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu dibenarkan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo saat dikonfirmasi.

"Benar, dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan Jawa Tengah, salah satunya Bupati," kata juru bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo kepada awak media di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Adapun, Fadia Arafiq kini tengah dalam proses untuk dibawa ke Jakarta untuk menuju Gedung Merah KPK demi dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. 

Lembaga antirasuah itu pun memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari para pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Fadia Arafiq memiliki rekam jejak panjang di wilayah Pekalongan. Sebelum menjadi bupati, Fadia Arafiq pernah menduduki jabatan sebagai Wakil Bupati hingga ketua Ketua KNPI.

Berikut Jejak Karier Fadia Arafiq

1. Wakil Bupati Pekalongan (2011-2016)

2. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pekalongan (2016-2021)

3. Ketua KNPI Jawa Tengah (2016-2021)

4. Bupati Pekalongan (2021-2026)

5. Bupati Pekalongan (2025-2030).

Menilik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan per 30 Maret 2025, Fadia memiliki kekayaan sebesar Rp 85,6 miliar. Angka fantastis tersebut berasal dari berbagai sumber, mulai tanah dan bangunan, transportasi hinga harta bergerak lainnya.

Berikut rincian kekayaan Fadia Arafiq dilansir dari laman resmi LHKPN:

A. Bidang Tanah dan bangunan Rp. 74.290.000.000

- Tanah seluas 2720 m2 di kab/kota Pekalongan, hasil sendiri Rp. 2.040.000.000

- Tanah dan bangunan seluas 90 m2/55 m2 di kab/kota Bogor, hasil sendiri Rp. 1.500.000.000

- Tanah dan bangunan seluas 180 m2/162 m2 di kab/kota Bogor, hasil sendiri Rp. 3.500.000.000

- Tanah dan bangunan seluas 2,25 m2/2,25 m2 di kab/kota Jakarta Pusat, hasil sendiri Rp. 2.400.000.000

- Tanah dan bangunan seluas 2,84 m2/2,84 m2 di kab/kota Jakarta Pusat, hasil sendiri Rp. 3.800.000.000

- Tanah dan bangunan seluas 800 m2/500 m2 di kab/kota Bogor, hasil sendiri Rp. 5.000.000.000

- Tanah dan bangunan seluas 489 m2/200 m2 di kab/kota Semarang, hasil sendiri Rp. 7.000.000.000

- Tanah seluas 200 m2 di kab/kota Badung, hasil sendiri Rp. 3.500.000.000

- Tanah dan bangunan seluas 100 m2/100 m2 di kab/kota Jakarta Timur, hasil sendiri Rp. 5.000.000.000

- Tanah seluas 550 m2 di kab/kota Bogor, hasil sendiri Rp. 10.000.000.000

- Tanah dan bangunan seluas 209 m2/209 m2 di kab/kota Depok, hasil sendiri Rp. 3.500.000.000

- Tanah dan bangunan seluas 1613 m2/800 m2 di kab/kota Pekalongan, hasil sendiri Rp. 3.500.000.000

- Tanah dan bangunan seluas 310 m2/300 m2 di kab/kota Pekalongan, hasil sendiri Rp. 5.000.000.000

- Tanah seluas 1298 m2 di kab/kota Pekalongan, hasil sendiri Rp. 2.500.000.000

- Tanah seluas 740 m2 di kab/kota Pekalongan, hasil sendiri Rp. 1.000.000.000

- Tanah seluas 1900 m2 di kab/kota Pekalongan, hasil sendiri Rp. 1.900.000.000

- Tanah seluas 1900 m2 di kab/kota Pekalongan, hasil sendiri Rp. 1.900.000.000

- Tanah seluas 1420 m2 di kab/kota Pekalongan, hasil sendiri Rp. 3.550.000.000

- Tanah seluas 599 m2 di kab/kota Pekalongan, hasil sendiri Rp. 2.500.000.000

- Tanah seluas 7330 m2 di kab/kota Pekalongan, hasil sendiri Rp. 2.500.000.000

- Tanah dan Bangunan seluas 200 m2/150 m2 di kab/kota Pekalongan, hasil sendiri Rp. 500.000.000

- Bangunan seluas 100 m2/ 270 m2 di kab/kota Pekalongan, hasil sendiri Rp. 350.000.000

- Tanah seluas 121 m2 di kab/kota Bogor, hasil sendiri Rp. 325.000.000

- Tanah seluas 76 m2 di kab/kota Bogor, hasil sendiri Rp. 700.000.000

- Tanah dan bangunan seluas 76 m2/120 m2 di kab/kota Bogor, hasil sendiri Rp. 700.000.000

- Tanah seluas 10 m2 di kab/kota Bogor, hasil sendiri Rp. 125.000.000

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan tiga orang di antaranya Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.

“Bahwa pada dini hari tadi, tim mengamankan sejumlah tiga orang, salah satunya adalah Bupati Pekalongan, dan dua pihak lainnya merupakan orang kepercayaan dan juga ajudan dari Bupati,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Budi menjelaskan, ketiganya ditangkap di Semarang dan langsung digelandang ke Gedung Merah Putih di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

“Para pihak diamankan di wilayah Semarang, kemudian pada pagi hari ini ketiga pihak dimaksud langsung dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan sudah tiba (di Gedung Merah Putih) sekira pukul 10.25 WIB,” ujar Budi.

Saat ditanya ihwal dugaan kasus dalam perkara tersebut, Budi hanya mengatakan terkait pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemkab Pekalongan. Namun detailnya, masih didalami penyelidik. Termasuk barang bukti apa saja yang diamankan.

“Ini kan ada beberapa pengadaan di lingkup Pemerintah Kabupaten Pekalongan, jadi nanti kita akan melihat lokusnya di mana saja. (Termasuk barang bukti) nanti kami sampaikan,” Budi menandasi.

KPK menyegel sejumlah ruang kerja di lingkungan Pemkab Pekalongan, Jawa Tengah, pada Senin (2/3/2026) malam. Termasuk ruang kerja Fadia Arafiq.

Penyegelan dengan menempelkan kertas berlogo KPK di pintu masuk ruang kerja Fadia Arafiq. Selasa pagi (3/3/26), aktivitas ASN di lingkungan Pemkab Pekalongan tampak berjalan normal.

Wakil Bupati Pekalongan Sukirman, yang ruang kerjanya tidak disegel penyidik KPK mengaku belum mengetahui secara pasti adanya OTT dan penyegelan ruangan kerja Fadia Arafiq. Pasalnya, Sukirman mengaku masih dinas di luar kota.

Sementara itu, Asisten II Setda Kabupaten Pekalongan Anis Rosidi juga belum dapat memberikan keterangan lantaran sedang ada kegiatan di Sukoharjo.