Program Perumahan untuk Prajurit Kopassus: Rusun hingga Bedah Rumah

Liputan6.com, Jakarta - Panglima Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Mayjen TNI Djon Afriandi memastikan, penyediaan hunian melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan diberikan ke semua prajurit tanpa memandang pangkat. Setidaknya, masih ada 300 prajurit belum punya rumah.

“Untuk jumlah yang baru, lebih dari 300 orang (belum punya rumah). Ya kita kasih ke semua (pangkat),” ucapnya di Kementerian PKP, dikutip Selasa (10/2/2026).

Ia menjelaskan, terdapat tiga program utama yang disiapkan pemerintah. Pertama, pembangunan rumah susun untuk prajurit Kopassus. Kedua, penyediaan alternatif rumah pribadi bagi prajurit melalui skema Tapera, selain program Tabungan Wajib Perumahan (TWP) di lingkungan TNI AD.

Ketiga, program renovasi rumah atau biasa disebut bedah rumah bagi prajurit yang menempati perumahan lama.

“Selain TWP, prajurit juga punya opsi Tapera, yang bisa disesuaikan dengan lokasi, contoh rumah, atau model yang lebih mengena dengan kebutuhan prajurit,” katanya.

Program bedah rumah menjadi sangat penting karena sebagian besar perumahan Kopassus dibangun pada era 1980-an. Meski program renovasi internal TNI AD sudah berjalan, masih terdapat sekitar 15–20% rumah yang membutuhkan dukungan tambahan dari negara.

“Rata-rata perumahan Kopassus dibangun tahun 80-an. Masih ada rumah-rumah yang rusak dan perlu dukungan dari institusi lain, khususnya negara yang diwakili oleh Kementerian PKP,” ujarnya.

Untuk wilayah Solo, Djon menyebut kebutuhan hunian bagi prajurit Kopassus masih cukup besar. Saat ini, terdapat kekurangan sekitar 67 unit rumah. Kementerian PKP pun berencana membangun satu tower rumah susun setinggi delapan lantai guna menutup seluruh kebutuhan tersebut.

“Kebutuhan di Solo nyata, kita kekurangan 67 rumah. Rencananya akan dibangun satu tower rumah susun delapan lantai. Dengan satu tower itu, kebutuhan di Grup 2 Kopassus bisa terpenuhi 100%,” pungkasnya.