Pengusaha Investasi di Pelatihan dan Pendidikan Karyawan Dapat Insentif Pajak

Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha yang berinvestasi untuk pelatihan dan pendidikan karyawan akan mendapatkan insentif salah satunya pajak oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Demikian disampaikan Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Sekretaris Utama BKPM Rudy Salahuddin saat sesi panel diskusi Paviliun Indonesia di World Economic Forum (WEF) dikutip dari Antara, Kamis (22/1/2026).

"Kami memberikan fasilitas pengurangan pajak hingga 200 persen bagi sektor swasta yang berinvestasi dalam pelatihan dan pendidikan tenaga kerja,” ujar Rudy.

Dalam sesi diskusi bertajuk “Crisis or Opportunity? Skills for a 2030 Workforce” di Paviliun Indonesia, World Economic Forum (WEF) Davos, Swiss 2026, Selasa, 20 Januari 2026,  Rudy menuturkan, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci dalam membangun ekosistem talenta yang adaptif terhadap perubahan pasar kerja global, terutama di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI).

Rudy menuturkan, tak hanya bekerja sama dengan pihak swasta dalam penyediaan pelatihan dan pendidikan saja, melainkan juga ikut andil dalam penyesuaian kurikulum dan standar industri agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja.

“Di Indonesia, kami bekerja sama dengan sektor swasta tidak hanya dalam penyediaan pelatihan dan pendidikan, tetapi juga dalam penyesuaian kurikulum dan standar industri agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja,” ujar Rudy.

Adapun, forum panel diskusi di Paviliun Indonesia WEF Davos, Swiss, 19-23 Januari ini menghadirkan perwakilan pemerintah, sektor pendidikan, dan komunitas global untuk membahas strategi menghadapi disrupsi teknologi dan perubahan struktur ketenagakerjaan.

Sementara itu, di kesempatan yang sama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan Indonesia memandang perkembangan AI sebagai peluang strategis.

Mengacu pada proyeksi World Economic Forum, ia menuturkan, meski sejumlah pekerjaan berpotensi tergantikan, peluang penciptaan lapangan kerja baru justru lebih besar.

“Indonesia memandang ini bukan sebagai krisis pekerjaan, tetapi sebagai peluang pekerjaan. Peluang untuk memanfaatkan individu dengan keterampilan, kemampuan beradaptasi, inovasi, dan kontribusi dalam dunia yang terus berubah,” kata Meutya.

Optimisme tersebut didukung oleh agenda penguatan talenta digital nasional. Indonesia diproyeksikan membutuhkan sekitar sembilan juta talenta digital dalam 15 tahun ke depan.

Pemerintah pun menjalankan berbagai program berskala nasional, termasuk Kartu Prakerja dan transformasi pendidikan vokasi, guna menyiapkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan industri masa depan.

Diskusi juga menyoroti pemanfaatan AI di sektor riil, seperti kesehatan dan layanan publik. President of the Center for Global Health and Development serta Co-Chair Women’s Health and Economic Empowerment Network (WHEN) Joanne Manrique menekankan pentingnya peran manusia dalam aspek strategis.

“Kita menggunakan AI untuk tugas-tugas yang bersifat rutin, namun ketika menyangkut perancangan model kesehatan finansial dan diplomasi pembiayaan, peran manusia tetap tidak tergantikan,” ujar Joanne.

Sementara itu, Founder dan Chief Executive Officer AI Academy Asia Bolor-Erdene Battsengel menekankan pentingnya literasi AI sejak dini agar generasi muda memahami teknologi sebagai alat pendukung.

“Salah satu alasan kita perlu mengajarkan anak-anak tentang AI, khususnya bagaimana algoritma AI bekerja, adalah agar mereka memahami bahwa teknologi adalah alat, bukan pembuat keputusan hidup,” ujarnya.

Melalui partisipasi aktif di WEF Davos 2026, Indonesia menegaskan bahwa penguatan SDM tidak hanya bergantung pada adopsi teknologi, tetapi juga pada kualitas kebijakan dan sinergi pemerintah dengan dunia usaha.