Menteri PU Klaim Tak Ada Lagi Daerah Terisolasi di Sumatera Usai Bencana Banjir

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengklaim saat ini sudah tidak ada lagi daerah yang terisolasi di Sumatera, khususnya di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat setelah 52 hari pasca bencana banjir dan longsor.

Meskipun infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan belum pulih 100 persen, namun Dody menyebut penyaluran bantuan kini sudah bisa dilakukan via jalur darat.

"Jadi kalau misalnya pun ada jembatan-jembatan nasional yang rusak parah, seperti ruas Tarutung-Sibolga, kita masih bisa pakai jalan-jalan sedikit berputar lewat jalan provinsi. Sehingga boleh dibilang untuk Sumut itu sudah tidak ada lagi daerah yang terisolir. Begitu juga dengan Aceh dan Sumatera Barat," ujarnya di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (16/1/2026).

Menurut data milik Kementerian PU, ada sebanyak 99 jalan nasional serta 33 jembatan nasional di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang terdampak bencana. Namun, Dody mengatakan akses tersebut kini sudah bisa dioperasikan secara fungsional.

"Semua jalan dan jembatan sudah berfungsi secara fungsional, sudah oke semua," ungkap dia.

Di sisi lain, total infrastruktur dasar milik daerah yang terdampak bencana ada sebanyak 2.710 unit. Terdiri dari sekitar 1.900 jalan daerah dan 753 jembatan daerah. "Kita sekarang sudah mulai masuk ke ke perbaikan jalan dan jembatan daerah," imbuhnya.

Hanya saja, infrastruktur jalan dan jembatan tersebut masih belum bisa operasional 100 persen. Dengan dibuka fungsional 72 persen untuk jalan daerah, dan baru sekitar 13 persen untuk jembatan daerah.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU mencatat, ada sebanyak 179 unit jaringan SPAM dan PDAM yang terdampak bencana. Kondisinya saat ini telah bisa fungsional 89 persen.

"Fungsional ini maksudnya belum 100 persen, hampir semua intake-nya bermasalah. Karena sungai-sungainya mendadak melebar dan mendangkal," terang Dody.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo tengah memproses usulan untuk menambah alokasi anggaran pasca bencana di Sumatera menjadi sebesar Rp 74 triliun. Untuk perbaikan infrastruktur di beberapa wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat pasca terhantam bencana.

Jumlah itu naik dari estimasi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono sebesar Rp 51,8 triliun.

"Sebetulnya rencana proposal kita itu hampir Rp 74 (triliun) lah, sebenarnya," ujar Dody dalan sesi jumpa media di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (16/1/2026).

Hanya saja, penambahan anggaran itu perlu melewati persetujuan dewan pengarah, yang melibatkan beberapa menteri koordinator (Menko) seperti Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) serta Menko IPK.

"Setelah dewa-dewa itu semua setuju, baru kemudian kita memohonkan anggaran kepada Menteri Keuangan. Jadi per hari ini surat sudah kita siapkan," ungkap dia.

Selain itu, Kementerian PU juga perlu membuat rencana induk soal proyeksi alokasi anggaran itu. Dengan turut mengumpulkan pengesahan dari tiap pejabat eselon I terkait.

"Karena rencana induk sebetulnya sudah selesai, tinggal para dirjen ini kan banyak juga yang di lapangan. Jadi ngejar-ngejar tanda tangan mereka semua aja," kata Dody.

Usulan anggaran itu naik dari Rp 51,8 triliun menjadi sekitar Rp 74 triliun. Lantaran Kementerian PU menghitung adanya tambahan kebutuhan pembangunan infrastruktur seperti sabo dam.

Adapun sabo dam merupakan bangunan pengendali sedimen yang dirancang untuk menahan lahar vulkanik dan material aliran deras semisal banjir bandang di sungai. Sehingga mengurangi risiko bencana dan melindungi wilayah hilir serta pertanian.

"Kenapa nambah dari Rp 51 (triliun)? Karena tadi itu harus bikin sabo dam, tambahan sabo dam baru, banyak tuh di Gayo Luwes (Aceh)," jelas Dody.