Kementerian PKP: Kepmen Rusun Subsidi Bakal Terbit Januari 2026

Liputan6.com, Jakarta - Keputusan menteri (Kepmen) terkait rumah susun (rusun) subsidi diharapkan dapat terbit pada Januari 2026. Pada ketentuan rusun subsidi itu akan mengatur mengenai rumah susun, bunga pinjaman dan lainnya.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Sri Haryati seperti dikutip dari Antara, Selasa (13/1/2026).

"Kalau bulan ini InsyaAllah yah. InsyaAllah. Bisa jadi lebih cepat,” kata dia.

Kepmen rumah susun (rusun) subsidi tersebut akan terkait dengan rumah susun, bunga pinjaman, terus tenor dan sebagainya.

"Tapi yang pasti sudah mendekati terkait dengan apa namanya harga yang sudah disesuaikan dibanding dengan yang sebelumnya. Sebelumnya belum ada penyesuaian harga begitu," ujar dia.

Sri mengatakan, Menteri PKP Maruarar Sirait akan mengundang kembali pengembang rusun subsidi, perbankan dan para pemangku kepentingan terkait untuk membahas Kepmen terkait rusun subsidi tersebut

"Tadi ada beberapa masukan, yang besok (Rabu 14 Januari) kita akan ada putaran lagi untuk diskusi dengan perbankan dengan pengembang juga. Tapi (pembahasan) secara keseluruhan sudah mengerucut," ujarnya.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkapkan rumah susun (rusun) subsidi dapat menjadi solusi atas backlog hunian di perkotaan.

"Yang kita percepat justru penyesuaian harga untuk rusun dulu, supaya permasalahan backlog perkotaan ini bisa mulai terurai dengan masuknya skema FLPP untuk rumah-rumah vertikal," kata Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.

Heru juga menambahkan bahwa setelah sisi suplainya untuk rusun subsidi tersebut dibenahi, lalu penyesuaian harga per meter persegi dan per unit yang saat ini juga lagi dalam proses finalisasi untuk dilakukan kalibrasi kembali dengan indeks kemahalan konstruksi khusus untuk bangunan tempat tinggal, yang sudah dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

BP Tapera juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, dan para pemangku kepentingan lainnya terkait dengan skema pembiayaannya.

Selain itu, hal-hal yang juga harus diperhitungkan yakni bagaimana nanti dari sisi skema pembiayaannya, dari sisi uang mukanya, bunganya, tenor atau jangka waktu pelunasan pembayarannya hingga perlindungan.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau yang akrab dipanggil Menteri Ara berencana membangun rumah susun alias rusun subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di 5 kota besar.

Hunian bersubsidi dalam bentuk vertical housing itu nantinya rencana dibangun di kota-kota seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan Manado.

Ara, sapaan akrab Maruarar berharap, pembangunan rusun subsidi ini bisa jadi alternatif perumahan di wilayah perkotaan. Khususnya demi menjawab harga tanah di kota yang semakin mahal, sehingga berat untuk membangun hunian dalam bentuk rumah tapak.

"Kemudian juga cukup banyak rakyat yang ingin rumahnya di kota. Karena dia tidak mau jauh-jauh dari tempat kerjanya. Kita juga musti menjawab itu," kata Ara di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Secara proyeksi waktu, ia tidak mau mengira-ngira kapan pembangunan rusun akan dilaksanakan. Meskipun, ia berharap itu bisa diwujudkan mulai 2026 mendatang.

"Mudah-mudahan bisa segera dikerjakan.Saya berharap kalau bisa lebih cepat paling enggak bisa groundbreaking-nya awal tahun depan," ujar Ara.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait juga telah melakukan sosialisasi kredit usaha rakyat atau KUR Perumahan kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut memberikan dukungan penuh untuk program 3 juta rumah yang jadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Pemprov DKI saat ini tengah mempersiapkan 19.809 unit rumah. Pramono berharap itu bakal turut memperkuat program pemerintah pusat terkait perumahan.

"Kita melakukan sosialisasi kredit program perumahan yang sangat bermakna bagi developer maupun bagi orang yang akan membangun dan terlibat dalam sektor ini. Secara terbuka, mereka juga menyatakan bahwa program ini sangat baik dan bermanfaat bagi UMKM, developer dan masyarakat," tuturnya beberapa waktu lalu.

Sementara Menteri PKP Maruarar Sirait alias Ara mengatakan, adanya KUR Perumahan diharapkan mampu mendorong capaian program 3 juta rumah, sekaligus membuka kesempatan luas bagi masyarakat dan UMKM untuk meningkatkan usahanya.

"Saya mengucapkan terimakasih atas dukungan Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung, karena hari ini sudah membuat kegiatan Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Balaikota, Jakarta," ujar Ara di Balaikota Jakarta, beberapa waktu lalu.