Dorong Efektivitas Anggaran, Menkeu Purbaya dan Menpan RB Usung Strategic Diamond

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, mendorong Strategic Diamond sebagai satu arsitektur kebijakan terintegrasi. Salah satunya untuk efektivitas penggunaan anggaran pemerintah agar selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto.

Menpan RB Rini Widyantini menekankan perlunya perencanaan dan pengalokasian anggaran sejalan dengan kondisi kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM), serta kinerja organisasi dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Pendekatan Strategic Diamond dimaksudkan agar arah pembangunan yang ditetapkan Presiden dapat diterjemahkan secara konsisten. Mulai dari desain kebijakan, penganggaran, hingga kesiapan kelembagaan dan kinerja pelaksanaannya di kementerian dan lembaga.

"Melalui Strategic Diamond, koordinasi perencanaan, penganggaran, dan tata kelola pemerintahan dioptimalkan secara terintegrasi untuk menyukseskan pencapaian tujuan pembangunan nasional sesuai arahan Presiden," jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (30/12/2025).

Terdapat empat aktor kunci dalam arsitektur kebijakan terintegrasi ini, yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, dan Kementerian Sekretariat Negara.

Pada lapis Presidential Governance Support, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, dan Kementerian Sekretariat Negara berada dalam satu strategic diamond untuk memastikan kesinambungan antara perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal, dan tata kelola pemerintahan.

Sementara itu, lapis Presidential Close Support memastikan agenda dan program prioritas Presiden berjalan efektif dari sisi administrasi dan operasional. Melalui pembagian peran ini, koordinasi lintas Kemenko dan K/L diharapkan semakin solid. Sehingga setiap rupiah anggaran benar-benar mendukung prioritas Presiden dan menghasilkan outcome yang terukur.

Dalam mendukung manajemen strategis Presiden, Kementerian PPN/Bappenas berperan memastikan arah prioritas dan desain kebijakan pembangunan tetap konsisten dengan visi Prabowo. Kementerian Keuangan memastikan kelayakan fiskal, skema pendanaan, serta kualitas belanja.

Sementara Kementerian PANRB berfokus pada kesiapan kelembagaan, kapasitas SDM, tata kelola, dan kinerja pelaksanaan. Kementerian PANRB berperan mengawal penyederhanaan birokrasi, transformasi layanan publik, dan peningkatan kinerja aparatur.

"Namun perlu diingat bahwa semua ini harus dilakukan dengan pendekatan collaborative dan network governance, karena ini menjadi tanggung jawab kolektif seluruh unsur pemerintah," imbuh Rini.

Melalui pembagian peran ini, proses penetapan prioritas, pengamanan program strategis, hingga evaluasi dan penyesuaian kebijakan dapat dilakukan secara terpadu sejak hulu hingga hilir.

Rini mengungkapkan, saat ini perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, dan penyelenggaraan reformasi birokrasi masih berjalan dalam satu siklus, namun keterkaitannya belum sepenuhnya optimal sejak tahap awal.

Karena itu, ia mendorong penguatan keterlibatan Kementerian PANRB sejak awal perencanaan program strategis dan penganggaran. Untuk memastikan kesesuaian desain program dengan kelembagaan, kapasitas SDM, dan akuntabilitas kinerja, sekaligus mendukung agenda reformasi birokrasi.

"Kementerian PANRB sebagai regulator sekaligus chief orchestrator reformasi birokrasi tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dan soliditas lintas kemenko dan K/L/D untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan rakyat dan mendukung visi-misi Presiden," tuturnya.