Pelaksanaan MBG Tahun 2026 Dimulai Serentak 8 Januari

Liputan6.com, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan program MBG akan dimulai secara serempak pada 8 Januari 2026. Sebelumnya, 2, 3, 5, 6, dan 7 Januari 2026 ditetapkan sebagai hari persiapan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, mencakup kesiapan dapur, distribusi, SDM, serta penguatan standar keamanan pangan.

Kepala BGN, Dadan Hindayana menyampaikan bahwa pelaksanaan MBG pada akhir tahun 2025 masih berlangsung pada 26, 27, 29, 30, dan 31 Desember 2025, khususnya untuk memastikan keberlanjutan layanan bagi kelompok prioritas.

Lebih lanjut, Dadan menegaskan bahwa intervensi pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita (Kelompok B3) tetap menjadi prioritas utama dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk pada periode akhir tahun 2025.

Kelompok ini dinilai krusial karena berada dalam fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang merupakan masa emas dan tidak dapat ditunda.

Ia menekankan bahwa kontinuitas layanan gizi bagi kelompok rentan harus dijaga tanpa terpengaruh kalender pendidikan maupun musim liburan.

“Intervensi pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita adalah bagian yang sangat penting dan tidak boleh terputus. Periode 1.000 hari pertama kehidupan waktunya pendek, dan kita harus menjaga golden time ini sebaik mungkin. Mereka tidak ada hubungannya dengan waktu sekolah,” ujar Dadan di Jakarta, Senin (29/12/2025).

Sementara itu, untuk penerima manfaat dari kalangan anak sekolah, BGN menerapkan kebijakan yang lebih fleksibel selama masa libur. Program MBG bagi anak sekolah bersifat opsional, menyesuaikan dengan kondisi teknis di lapangan maupun aktivitas keluarga penerima manfaat.

“Untuk anak sekolah sifatnya opsional. Jika ada yang tidak memungkinkan mengambil atau dikirim karena alasan teknis, atau sedang berlibur, itu tidak menjadi masalah. Namun bagi yang membutuhkan, layanan tetap kami berikan,” jelas Dadan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp 52,9 triliun. Capaian ini menandai percepatan eksekusi belanja negara di sektor pemenuhan gizi.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, mengatakan nilai tersebut setara 74,6 persen dari pagu tahun berjalan yang ditetapkan sebesar Rp 71 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Artinya, sebagian besar anggaran telah bergerak ke lapangan menjelang akhir tahun.

"MBG sampai dengan 15 Desember sudah Rp 52,9 triliun, atau 74,6 persen dari anggaran di APBN yang sebesar Rp 71 triliun,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa, di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Ia mengungkapkan bahwa jumlah penerima manfaat telah menembus 50,7 juta orang. Angka ini menjadi indikator kemajuan implementasi sekaligus pijakan menuju target yang lebih ambisius.

Pelaksanaan di lapangan ditopang oleh 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Keberadaan unit-unit layanan ini tidak hanya memastikan distribusi berjalan, tetapi juga mendorong penciptaan lapangan kerja.

Secara kumulatif, program telah menyerap 741.985 tenaga kerja. Ke depan, alokasi dana akan disesuaikan mengikuti peningkatan cakupan layanan hingga sasaran 82,9 juta penerima.