Di Bawah Putin: Rusia Cetak Rekor Miliarder Terbanyak di Tengah Perang dan Sanksi Barat

Liputan6.com, Jakarta - Di tengah perang berkepanjangan Rusia dengan Ukraina dan tekanan sanksi Barat yang belum pernah terjadi sebelumnya, satu paradoks justru mencuat ke permukaan: jumlah miliarder Rusia mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Ini semua di bawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin.

Data terbaru Forbes mencatat, pada 2025 Rusia memiliki 140 miliarder dengan kekayaan kolektif sekitar USD 580 miliar, hanya terpaut tipis dari rekor sebelum invasi ke Ukraina. Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar di kalangan pengamat global: bagaimana mungkin kaum super kaya Rusia tetap bertahan—bahkan berkembang—di saat ekonomi negara mereka berada dalam isolasi internasional?

Dikutip dari BBC, Senin (29/12/2025), jawabannya mengarah pada satu sosok sentral: Presiden Vladimir Putin. Selama lebih dari dua dekade berkuasa, Putin secara sistematis mengubah posisi oligarki Rusia dari aktor politik berpengaruh menjadi pendukung yang patuh dan nyaris tak bersuara.

Jika pada era pasca-runtuhnya Uni Soviet para oligarki mampu mengatur arah kekuasaan dan menentukan siapa yang memimpin Kremlin, kini mereka berada dalam posisi yang sepenuhnya bergantung pada restu negara.

Perang Ukraina memperjelas hubungan simbiotik tersebut. Di satu sisi, Kremlin mengguyur ekonomi dengan belanja militer besar-besaran yang mendorong pertumbuhan ekonomi Rusia di atas 4 persen pada 2023 hingga 2024.

Di sisi lain, Putin menerapkan kombinasi imbalan dan ancaman: loyalis diberi akses ke aset strategis dan peluang bisnis bernilai jumbo, sementara mereka yang berani bersuara kritis kehilangan perusahaan, kekayaan, bahkan tanah airnya.

Kasus mantan miliarder perbankan Oleg Tinkov menjadi contoh nyata bagaimana kritik terhadap perang berujung pada hilangnya aset miliaran dolar hanya dalam hitungan hari.

Dalam lanskap ini, para miliarder Rusia tetap kaya, namun memilih diam. Bagi Putin, kondisi tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas politik dan keberlanjutan ekonomi perang.

Pada 1990-an, oligarki Rusia muncul dari privatisasi besar-besaran aset negara pasca runtuhnya Uni Soviet. Kekayaan memberi mereka pengaruh politik luar biasa. Namun, sejak awal masa kepresidenannya, Putin perlahan memangkas kekuatan tersebut.

Tokoh-tokoh yang menantang Kremlin, seperti Mikhail Khodorkovsky, berakhir di penjara, sementara yang lain memilih tunduk atau hengkang ke luar negeri.

Puncaknya terjadi saat invasi skala penuh ke Ukraina pada Februari 2022. Para miliarder dipanggil ke Kremlin hanya beberapa jam setelah operasi militer dimulai. Mereka memahami risikonya: sanksi Barat akan menghantam kekayaan mereka, namun penolakan terhadap kebijakan negara bukanlah pilihan.

Belanja militer besar-besaran menciptakan peluang ekonomi baru. Menurut Forbes, lebih dari separuh miliarder Rusia kini terlibat langsung atau tidak langsung dalam rantai pasok militer dan industri pendukung perang.

Eksodus perusahaan asing dari Rusia juga membuka ruang bagi pengusaha pro-Kremlin untuk membeli aset strategis dengan harga diskon, melahirkan gelombang miliarder baru yang loyal terhadap pemerintah.

Pengamat menilai, sanksi Barat justru mempersempit pilihan kaum super kaya Rusia. Aset mereka dibekukan di luar negeri, membuat opsi “membelot” hampir mustahil. Akibatnya, para miliarder semakin terkonsolidasi di bawah kendali Kremlin, menjadi bagian dari mesin ekonomi perang yang menopang kekuasaan Putin.