29 Terminal BBM Pertamina Siap Salurkan B50

Liputan6.com, Jakarta - PT Pertamina Patra Niaga mulai menyiapkan distribusi Biodiesel 50 (B50) menjelang peluncuran resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada Juli 2026. Hingga saat ini, sebanyak 29 dari total 126 terminal bahan bakar minyak (BBM) milik Pertamina telah siap menyalurkan B50 dalam bentuk Biosolar.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan kesiapan tersebut merupakan bagian dari implementasi kebijakan pemerintah terkait penggunaan campuran biodiesel 50 persen.

"Hari ini, 29 dari 126 terminal Pertamina siap mendistribusikan B50 sesuai ketetapan dari pemerintah," ujar Kitty dikutip dari Antara, Rabu (1/7/2026).

Menurut Kitty, jumlah terminal yang melayani distribusi B50 akan terus bertambah secara bertahap selama masa transisi.

Hal itu mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tentang kewajiban pencampuran bahan bakar nabati jenis biodiesel sebesar 50 persen ke dalam minyak solar.

Dalam beleid tersebut, pemerintah memberikan masa transisi bagi badan usaha yang masih memiliki stok B40. Persediaan biodiesel dengan campuran 40 persen itu masih diperbolehkan disalurkan hingga 30 September 2026, selama memenuhi standar dan spesifikasi yang telah ditetapkan.

"Kami masih terus melakukan monitoring untuk memastikan distribusi B50 berjalan lancar, sampai ke lembaga penyalur, dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat," ujar Kitty.

Peluncuran B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan optimisme bahwa implementasi B50 akan memberikan penghematan sekaligus mempercepat terwujudnya swasembada energi.

"Saya perkirakan tiga tahun lagi, maksimal empat tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau impor apa pun untuk BBM kita, untuk energi kita," ujar Presiden Prabowo.

Menurut Presiden, kemandirian energi menjadi kebutuhan penting bagi Indonesia, terutama di tengah meningkatnya risiko gangguan pasokan minyak dunia akibat konflik geopolitik, termasuk yang terjadi di kawasan Selat Hormuz.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan seluruh sektor telah siap menjalankan kebijakan wajib B50 setelah diresmikan Presiden.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, mengatakan B50 telah melalui berbagai uji coba pada beragam moda transportasi dan alat berat, mulai dari kendaraan tambang, ekskavator, alat pertanian, kereta api, hingga kapal.

"Sudah siap di seluruh Indonesia, persiapannya matang," kata Anggia.