Perkuat Perlindungan Konsumen, BPKN Aktif Kembangkan LPKSM di Berbagai Wilayah

Liputan6.com, Jakarta - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) terus memperkuat perannya dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) di berbagai daerah. Upaya ini sejalan dengan amanat Pasal 34 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Tugas tersebut dijalankan melalui Komisi Kerjasama dan Pengkajian Kelembagaan (Komisi IV) BPKN yang secara aktif mendorong penguatan kelembagaan LPKSM. Salah satu langkah strategis dilakukan melalui kegiatan Forum Kelembagaan LPKSM dan Pemetaan Kelembagaan LPKSM, yang digelar sepanjang 2025.

Ketua Komisi Kerja Sama dan Pengkajian Kelembagaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Lasminingsih menjelaskan, sepanjang tahun ini Komisi Kerjasama dan Pengkajian Kelembagaan telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan kelembagaan.

"Melalui forum dan pemetaan tersebut, BPKN menghadirkan ruang dialog dan komunikasi yang konstruktif guna memperkuat posisi LPKSM sebagai bagian penting dari sistem perlindungan konsumen di Indonesia," jelas dia dalam keterangan tertulis, Jumat (26/12/2025).

Program ini menjadi sarana bagi BPKN untuk menggugah partisipasi masyarakat sekaligus mendorong peran LPKSM agar semakin adaptif terhadap tantangan perlindungan konsumen yang terus berkembang, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Salah satu program utama yang dijalankan BPKN adalah Forum Kelembagaan LPKSM yang dilaksanakan pada 16 September 2025. Forum ini menjadi instrumen penting dalam mendorong keterlibatan masyarakat serta penguatan kelembagaan perlindungan konsumen.

“Melalui forum ini, BPKN tidak hanya memfasilitasi LPKSM yang telah ada, tetapi juga mendorong munculnya lembaga-lembaga masyarakat yang sebelumnya belum berbentuk LPKSM untuk bertransformasi menjadi LPKSM yang terdaftar dan berfungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Lasminingsih.

Selain itu, forum ini juga mendorong LPKSM yang sudah ada untuk berkembang menjadi LPKSM yang bersifat khusus, dengan fokus isu perlindungan konsumen tertentu, sehingga peran dan kontribusinya menjadi lebih terarah dan berdampak.

Forum tersebut turut dihadiri Wakil Ketua BPKN Ir. Ganef Judawati, M.I.M., serta anggota Komisi Kerjasama dan Pengkajian Kelembagaan BPKN RI, yakni Syamsul Bahri Siregar, Sudaryatmo, dan Akmal B. Y.

Selain forum, BPKN juga melaksanakan Pemetaan Kelembagaan LPKSM melalui kunjungan lapangan ke 19 LPKSM di 10 kota dan kabupaten, yakni Bogor, Cianjur, Purwakarta, Bandung, Tangerang, Bandar Lampung, Batam, Mataram, Makassar, dan Pekanbaru.

Kegiatan ini bertujuan memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi, kapasitas, serta tantangan yang dihadapi LPKSM. Selain itu, pemetaan menjadi sarana bagi BPKN untuk memberikan masukan dan rekomendasi konkret guna meningkatkan peran LPKSM dalam melindungi konsumen.

“Kegiatan pemetaan ini sangat bermanfaat karena pada setiap kunjungan dilakukan dialog langsung dengan para pengelola LPKSM, sehingga BPKN dapat memahami kondisi lapangan secara lebih komprehensif," pungkas Lasminingsih.