Tepis Isu Batal, Pemerintah Sebut Perundingan Dagang Indonesia-AS Masih Berproses

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia buka suara mengenai pemberitaan adanya kegagalan kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS). kegagalan ini karena Pemerintah Indonesia mundur dari sejumlah komitmen yang sebelumnya telah disepakati.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Haryo Limanseto menjelaskan, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika serikat (AS) masih menjalankan proses perundangan sampai saat ini.

"Perundingan dagang Indonesia dan Amerika Serikat masih berproses, tidak ada permasalahan spesifik dalam perundingan yang dilakukan, dinamika dalam proses perundingan adalah hal yang wajar," jelas dia dalam keterangan tertulis, Rabu (10/12/2025).

Haryo melanjutkan, Pemerintah Indonesia berharap kesepakatan dapat segera selesai dan menguntungkan kedua belah pihak.

Seperti diketahui, laporan Financial Times (FT) menuliskan bahwa kesepakatan dagang antara Indonesia dan AS berada di ambang kegagalan. Pejabat Washington menilai Jakarta mulai mundur dari sejumlah komitmen yang sebelumnya telah disepakati dalam perundingan bilateral.

FT, mengutip sumber yang mengetahui proses tersebut, menyebut Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer, menilai Indonesia melakukan “backtracking” atau menarik diri dari beberapa kesepakatan penting. Sejumlah pejabat Indonesia disebut keberatan dengan komitmen yang bersifat mengikat dan telah menyampaikan hal tersebut kepada pihak USTR (United States Trade Representative).

Washington juga percaya Indonesia tidak lagi sejalan dalam hal penghapusan hambatan non-tarif untuk produk industri dan pertanian AS serta komitmen terkait isu perdagangan digital.

Di sisi lain, laporan Reuters pada Rabu menyebut seorang pejabat Indonesia mengatakan bahwa negosiasi tarif masih berlangsung dan sejauh ini tidak ada isu khusus yang menjadi hambatan.

Kesepakatan dagang ini diumumkan Presiden AS Donald Trump pada pertengahan Juli lalu, termasuk penurunan tarif “reciprocal” menjadi 19 persen dari ancaman 32 persen sebelumnya.

Dalam kesepakatan tersebut, Trump menyatakan Indonesia “berkomitmen” membeli energi AS senilai USD 15 miliar, produk pertanian sebesar USD 4,5 miliar, serta 50 pesawat Boeing. Ia juga menegaskan bahwa ekspor AS ke Indonesia akan bebas tarif dan hambatan non-tarif.

Namun, FT melaporkan adanya friksi yang terus berkembang. Seorang sumber mengatakan Indonesia kini menyampaikan bahwa beberapa komitmen tidak dapat diimplementasikan dan perlu dinegosiasikan ulang agar bersifat tidak mengikat. Sikap ini disebut “sangat bermasalah” dan berpotensi menyebabkan kesepakatan gagal.

Ketegangan ini bukan yang pertama kali. Pada November lalu, FT mengungkap Indonesia menolak klausul “poison pill”—ketentuan yang memungkinkan AS membatalkan perjanjian jika Indonesia menandatangani kesepakatan dagang lain yang dianggap mengancam kepentingan Washington.

Klausul “poison pill” tersebut sebelumnya diterima oleh beberapa negara Asia Tenggara lain, seperti Malaysia. Namun Indonesia menolak, dan hal ini memicu ketegangan tambahan dengan Washington.

Di luar Indonesia, sejumlah negara Asia juga pernah mendorong kembali terhadap syarat-syarat dagang yang diumumkan Trump. Korea Selatan misalnya, pernah dijanjikan akan berinvestasi USD 350 miliar di AS. Namun Seoul menegaskan tidak mungkin menyerahkan dana sebesar itu dalam bentuk tunai.

Korea Selatan akhirnya sepakat investasi USD 200 miliar selama 10 tahun dan dana USD 150 miliar untuk sektor kapal.

Hal serupa terjadi dengan Jepang. Trump sempat menyebut Jepang akan berinvestasi USD 550 miliar di AS dengan 90 persen keuntungan untuk Washington. Tokyo kemudian meluruskan bahwa pembagian keuntungan harus proporsional dengan kontribusi masing-masing pihak.