B50, Mimpi Besar Swasembada Energi Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Juli 2026 menjadi tonggak baru dalam perjalanan transisi energi Indonesia. Setelah hampir dua dekade mengembangkan bahan bakar nabati berbasis kelapa sawit, pemerintah akhirnya meluncurkan program biodiesel B50, yakni solar dengan campuran 50 persen Fatty Acid Methyl Ester (FAME).

Kebijakan ini bukan sekadar menaikkan kadar campuran biodiesel dari sebelumnya B40 menjadi B50. Di baliknya terdapat target yang jauh lebih besar, yakni mengurangi ketergantungan terhadap impor solar, menghemat devisa negara, memperkuat industri sawit nasional, hingga mewujudkan swasembada energi.

Presiden Prabowo Subianto bahkan optimistis Indonesia dapat menghentikan impor solar dan dalam beberapa tahun mendatang tidak lagi bergantung pada impor bahan bakar minyak (BBM).

"Bulan Juli ini berapa hari lagi kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50 persen. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri saudara-saudara sekalian," kata Prabowo saat menghadiri Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan di Kabupaten Gorontalo, Rabu (24/6/2026).

Ia menambahkan, "Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan tiga tahun lagi, maksimal empat tahun lagi kita akan swasembada energi. Kita tidak mau impor apa pun untuk BBM kita, untuk energi kita saudara-saudara sekalian."

Senada dengan Presiden, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan B50 mulai diterapkan pada 1 Juli 2026. Menurutnya, seluruh pengujian telah selesai dilakukan dengan hasil yang memuaskan.

"Jadi insyaallah kami sangat optimis untuk implementasi launching daripada B50 itu akan dilakukan nanti di 2026, 1 Juli. Dengan demikian maka itu kita akan mengurangi atau bahkan kita tidak lagi melakukan impor solar khususnya C48," ujar Bahlil.

B50 bukanlah program yang lahir dalam waktu singkat. Pengembangan biodiesel di Indonesia sudah dimulai sejak 2006 melalui kebijakan pemanfaatan bahan bakar nabati sebagai bagian dari strategi diversifikasi energi nasional.

Saat itu pemerintah melihat potensi besar minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel. Sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia memiliki pasokan bahan baku yang melimpah sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus memperkuat pasar domestik sawit.

Implementasi biodiesel kemudian dilakukan secara bertahap melalui kebijakan mandatori pencampuran biodiesel dengan solar. Perjalanan tersebut dimulai dari B1 dan B2,5 pada 2008, meningkat menjadi B7,5 pada 2010, B10 pada 2014, lalu berlanjut ke B15, B20, B30, B35 hingga akhirnya B40 yang mulai berlaku pada awal 2025.

Konsistensi peningkatan kadar campuran biodiesel tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen sekaligus pengguna biodiesel sawit terbesar di dunia.

Kini, melalui B50, pemerintah membawa program tersebut ke tahap yang lebih tinggi sebagai fondasi menuju kemandirian energi nasional.

Peningkatan kadar biodiesel tidak hanya berdampak pada sektor energi.

Kementerian ESDM memperkirakan implementasi B50 mampu menghemat devisa hingga Rp 157,28 triliun sepanjang 2026 karena berkurangnya impor solar. Nilai tersebut meningkat hampir 18 persen dibandingkan penghematan dari implementasi B40 pada tahun sebelumnya.

Selain itu, program ini diproyeksikan menciptakan nilai tambah industri crude palm oil (CPO) sebesar Rp 24,68 triliun, menyerap sekitar 2,21 juta tenaga kerja, serta mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton.

Menurut pemerintah, manfaat tersebut akan dirasakan mulai dari industri pengolahan biodiesel hingga jutaan petani sawit yang memperoleh tambahan permintaan bahan baku dari dalam negeri.

Bahlil juga mengungkapkan, konsumsi solar nasional mencapai sekitar 39 juta kiloliter setiap tahun. Dengan implementasi B50, sekitar 300.000 barel kebutuhan solar per hari dapat digantikan oleh biodiesel berbasis sawit sehingga impor solar praktis dapat dihentikan.

Meski menawarkan berbagai manfaat, muncul pertanyaan mengenai harga jual B50 setelah resmi dipasarkan.

Pemerintah memastikan masyarakat tidak perlu khawatir.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman menegaskan penerapan B50 tidak mengubah formula harga solar yang berlaku selama ini.

"Kalau harga mengikuti harga BBM yang sudah berjalan selama ini, tidak ada hal khusus," kata Laode.

Ia menambahkan, "Formula yang kami jalankan saat ini masih mengikuti formula yang sebelumnya."

Artinya, perubahan pada B50 hanya terletak pada peningkatan kandungan FAME menjadi 50 persen, sedangkan harga jual tetap mengikuti mekanisme evaluasi harga solar setiap bulan.

Meski demikian, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa harga tetap menjadi faktor penting dalam keberhasilan program tersebut.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar menilai harga B50 harus cukup kompetitif agar masyarakat mau beralih menggunakan bahan bakar tersebut.

"Harga keekonomian B50, karena ini baru, maka harus jauh di bawah harga Pertadex dan di atas harga solar subsidi," ujarnya.

Sementara itu, Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengingatkan pemerintah agar harga B50 tidak lebih mahal dibandingkan solar ketika harga minyak dunia turun. Menurutnya, jika biodiesel justru menjadi lebih mahal, pemerintah berpotensi harus menambah subsidi baru yang dapat membebani anggaran negara.

Karena itu, keberhasilan B50 nantinya tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknis maupun pasokan bahan baku, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara harga yang terjangkau, keberlanjutan fiskal, dan target besar menuju swasembada energi.