Purbaya Sudah Guyur Rp 20,5 Triliun ke Pemda

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah mengucurkan Rp 20,5 triliun ke pemerintah daerah (Pemda). Dana tersebut disalurkan untuk menambah kebutuhan dana 490 pemda.

Purbaya menyampaikan dana sebesar Rp 20,5 triliun itu disalurkan Jumat, 7 Agustus 2026. Dana ini, disebutnya bisa digunakan untuk membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Sudah disalurkan ke daerah hari Jumat lalu, sudah kita salurkan sesuai dengan kebutuhannya," kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Pemerintah pusat sudah menghitung kemampuan APBN sebelum mengucurkan dana tersebut ke pemda. Termasuk untuk memenuhi kebutuhan keuangan tersebut.

"Jadi kita pelajarin APBN-nya seperti apa, kita distribusikan sesuai dengan kondisi masing-masing orangnya cukup untuk membayar gaji PPPK dan lain-lain," jelas dia.

Bendahara Negara ini belum merinci jumlah dana yang diterima setiap pemerintah daerah. Namun, dia sebut DKI Jakarta mendapat alokasi paling tinggi. "Saya lupa, kalau itu saya ingat kemarin waktu ke Kupang, Kabupaten Kupang dapatnya Rp 193 miliar, terus Kota Madya-nya dapat Rp 17 miliar, tapi seluruh provinsi cukup besar," tuturnya.

"Jakarta seharusnya paling tinggi, tapi kita lihat dia cukup kaya, jadi enggak cukup mendesak untuk mendapatkan dana tambahan," imbuh Purbaya.

Purbaya Lapor Prabowo

Purbaya akan melaporkan hitung-hitungan kebutuhan tambahan anggaran transfer ke daerah (TKD) ke Presiden Prabowo Subianto. Sekitar 490 daerah bakal menerima tambahan TKD tersebut.

Purbaya mengatakan, sudah menghitung kebutuhan anggaran untuk tambahan TKD tersebut. Namun, keputusannya lebih dahulu menunggu arahan Prabowo.

"Itu sudah kita hitung butuhnya berapa kira-kira, menunggu arahan Bapak Presiden. Belum, belum dihitung. Belum, kita belum detail, belum bisa diumumkan (jumlah anggaran)," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 31 Juli 2026.

Meski belum mau mengungkap anggaran yang disiapkan, Purbaya menjamin angkanya mampu untuk menambah TKD ke sekitar 490 daerah. "Itu harusnya cukup buat daerah-daerah itu tapi saya tunggu petunjuk bapak Presiden," ucap dia.

Bendahara Negara memastikan akan melaporkan lebih dahulu hasil hitungannya kepada Kepala Negara. Saat ini pihaknya sudah melakukan hitungan awal kebutuhan anggarannya.

"Yaa sekitar segitu lah (490 daerah). Tapi ini masih harus diluruskan dulu, baru hitung di atas kertas coret-coretan saja, nanti saya ngadep bapak Presiden kalau beliau setuju ya kita iniin, kalau enggak ya, ini keputusan bapak Presiden semuanya. Jadi saya menunggu petunjuk bapak Presiden," jelas dia.

Sebelumnya, Purbaya menyatakan pemerintah memantau kondisi fiskal seluruh pemerintah daerah untuk memastikan kemampuan membayar gaji pegawai, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), setelah penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD). Pemerintah membuka peluang memberikan tambahan dana kepada daerah yang mengalami keterbatasan fiskal.

Purbaya mengatakan pemerintah telah memetakan daerah yang berpotensi mengalami kesulitan membiayai gaji pegawai maupun kebutuhan layanan dasar. Menurut dia, jumlah daerah yang berpeluang memperoleh tambahan dana dapat mencapai sekitar 490 daerah, bergantung pada arahan Presiden.

“Sejak ada pemotongan TKD, kita menghitung mungkin ada daerah yang tidak bisa survive atau uangnya kurang untuk membayar gaji atau minimum activity. Jadi saya monitor setiap daerah di seluruh Indonesia,” ujar Purbaya di Kantor LPS, Selasa, 28 Juli 2026.