Waskita Kebagian Garap Gedung DPR di IKN, Nilainya Rp 1,8 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) meraih nilai kontrak baru Rp 1,84 triliun untuk membangun gedung dan kawasan DPR di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketua Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan, proyek itu akan diselesaikan dalam kurun waktu dua tahun. Diharapkan pada akhir 2027 sudah rampung.

Sementara Direktur Operasi I Waskita Karya Ari Asmoko menambahkan, proyek ini bertujuan menyediakan ruang kerja nyaman bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lembaga legislatif. Gedung DPR seluas kurang lebih 85.903 meter persegi (m2) itu pun berfungsi sebagai pusat pembuat kebijakan.

"Diharapkan, bangunan tersebut dapat memudahkan para ASN dan anggota DPR dalam menjalankan tugasnya," ujar Ari dalam keterangan resmi, Jumat (5/12/2025).

Nantinya, lanjut dia, Waskita akan mengerjakan Gedung DPR A, B1, dan C1. Kemudian Jalan Kawasan Blok DPR I, Pedestrian & Cyclists Entrance, fasilitas olahraga, serta landscape Kawasan Blok DPR I.

Berbeda dengan gedung DPR di Jakarta, kantor legislatif di IKN ini dibangun menggunakan konsep green building karena mengangkat desain Breathing Facade. Lalu untuk fasadnya, mengedepankan Wastra Nusantara serta Pilotis dan Serambi.

"Wastra Nusantara merupakan seni kain tradisional yang diwariskan oleh keanekaragaman budaya Indonesia, sehingga setiap daerah memiliki kekhasan masing-masing. Hal itu ditampilkan dengan komposisi garis vertikal, horizontal, dan diagonal pada desain gedung," jelasnya.

Berikutnya, menurut Ari, sebagian besar jendela pada fasad dirancang operasional dan fleksibel, guna mengatur aliran udara alami sesuai kebutuhan kenyamanan termal. 

Melalui pendekatan ini, dilakukan peningkatan ventilasi, efisiensi energi, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat serta adaptif terhadap perubahan cuaca maupun orientasi bangunan.

"Waskita turut menghadirkan desain pilotis dan serambi, untuk menciptakan kesan agung dan menjulang. Hanya saja tetap memiliki elemen penyambut dan ruang sosial informasi pada setiap akses masuknya," katanya.

Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) juga telah melakukan rapat koordinasi dengan Korea Selatan, untuk membahas rencana hibah proyek air bersih atau water purification project dan Smart City Corporation Center. 

Dalam pertemuan antara Otorita IKN dan Korea Selatan, dibahas progres water purification project.yang saat ini tengah memasuki tahap perencanaan. 

Pembangunan fasilitas penyediaan air bersih ini ditargetkan dimulai pada awal 2026, dengan percepatan waktu penyelesaian untuk mendukung kebutuhan infrastruktur dasar IKN yang terus berkembang menuju target sebagai Ibu Kota Politik pada 2028. 

Pemerintah Republik Korea akan mengirimkan lembaga teknis khusus untuk melakukan pembahasan detail serta penyelarasan rencana kerja di lapangan.