Bahlil Instruksikan SPBU di Aceh, Sumut dan Sumbar Buka 24 Jam

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT Pertamina (Persero) meminta seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah terdampak bencana Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat agar beroperasi selama 24 jam.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan, mulai Rabu (3/12/2025) hari ini, seluruh pompa bensin di wilayah tersebut akan dioperasikan selama 24 jam penuh.

"Kita akan layani kebutuhan masyarakat 24 jam. Kita juga akan tambah genset agar bisa melayani saudara-saudara saya yang membutuhkan BBM di sini," kata Bahlil dalam keterangan resmi Kementerian ESDM, Rabu (3/12/2025).

Bahlil lantas meminta khusus PT Pertamina Patra Niaga untuk mengatur kembali stok dan pendistribusian lalu lintas BBM di Medan dan sekitarnya. Adapun saat ini wilayah tersebut memiliki 90 SPBU agar kembali beroperasi penuh selama 24 jam.

"Hasil rapat kita akan tambah yang beroperasi 24 jam. Kurang lebih 60 SPBU yang kita operasikan 24 jam. Kita akan tambah lagi, kita lihat kalau memang bisa 90 SPBU beroperasi 24 jam," jelas Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra.

Ega mengklaim BBM di wilayah Medan dan sekitarnya sudah relatif aman. Lantaran sudah berhasil mendaratkan 2 kapal untuk sandar di yang dipasok dari Terminal BBM (TBBM) Medan. "Untuk pengurang antrian, kami akan tambah SPBU yang beroperasi 24 jam jadi kurang lebih 60 SPBU," ungkap dia.

Pada kesempatan sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membebaskan penggunaan barcode untuk pembelian BBM subsidi seperti Pertalite (RON 90), dalam memulihkan akses energi ke masyarakat selama masa tanggap darurat bencana di sebagian Sumatera.

"Tidak perlu pakai barcode (BBM), ini dalam rangka mengantisipasi (gangguan distribusi) semua," tegas Bahlil.

Ia menegaskan, kebijakan ini hanya bersifat sementara dengan pertimbangan bencana hidrometeorologi telah menyebabkan gangguan distribusi BBM dan listrik, terputusnya jaringan internet, serta lumpuhnya akses transportasi akibat longsor dan putusnya jembatan di sejumlah daerah.

Pemerintah meminta masyarakat agar pelaksanaan kebijakan ini berjalan efektif di lapangan dan hanya digunakan untuk kebutuhan yang sangat mendesak. "Saya mohon kepada saudara-saudara saya di sini, agar tolong jangan disalahgunakan. Artinya kita harus pakai betul-betul sesuai dengan kebutuhan," pinta Bahlil.

Kebijakan darurat ini diharapkan dapat mempermudah pasokan BBM untuk distribusi logistik, mobilisasi alat berat, serta pergerakan tim penanganan bencana yang selama ini terkendala gangguan jaringan dan sulitnya akses menuju lokasi terdampak.

Guna mendukung kelancaran distribusi, Pemerintah melalui PT Pertamina Patra Niaga mempercepat pengiriman dan menambah mobil tangki BBM serta personel pengangkutan.

Pemerintah bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) juga telah memberikan relaksasi operasional agar alokasi BBM dapat dipindahkan antar kabupaten/kota dalam provinsi yang sama bila diperlukan, menyesuaikan perubahan jalur akses yang timbul pasca bencana.