Indonesia Butuh Rp 12.591 Triliun untuk Raih Target Perubahan Iklim

Belanja iklim pemerintah selama 2016-2024 mencapai USD 4,4 miliar. Belanja itu masih 3% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Diterbitkan 02 Desember 2025, 19:10 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Alokasi anggaran terkait iklim baru mencapai 3% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, Indonesia membutuhkan pendanaan sebesar USD 757,6 miliar atau Rp 12.591 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 16.622) hingga 2035 untuk mencapai target perubahan iklim.

Hal itu disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy, seperti dikutip dari Antara, Selasa (2/12/2025).

Target itu sesuai komitmen pada enhanced dan secondary nationally determined contribution pada 2035.

"Jika dibandingkan saat ini, alokasi anggaran terkait iklim baru mencapai 3% dari APBN,” ujar dia saat agenda Peluncuran Dana Inovasi Teknologi dan Kajian Solusi Berketahanan Iklim di Gedung Bappenas, Jakarta, seperti dikutip dari Antara.

Secara rata-rata, belanja iklim pemerintah selama 2016-2024 sebesar USD 4,4 miliar atau Rp 73,15 triliun per tahun atau 3% dari APBN. Ini berarti masih terdapat jarak pendanaan iklim yang besar.

Pada Konferensi Perubahan Iklim ke-30 PBB (COP30) di Belém, Brasil, pembiayaan iklim menjadi agenda prioritas global untuk menghadapi perubahan iklim.

Beberapa poin yang disepakati yaitu target mobilisasi pembiayaan iklim global melalui New Collective Quantified Goal on Climate Finance (NCQG) mencapai USD 1,3 triliun per tahun pada 2035.

Kemudian peningkatan pendanaan adaptasi tiga kali lipat pada 2035, serta pembentukan Tropical Forest Forever Facility dengan pendanaan awal sekitar USD 6,7 miliar.

Situasi ini dinilai menuntut Indonesia memperkuat kesiapan tata kelola, program, dan proyek yak dapat memobilisasi pendanaan investasi.

Investasi dianggap menjadi kunci untuk memperkuat teknologi, inovasi dan basis pengetahuan sebagai fondasi utama guna mengakselerasi transisi rendah karbon dan ketahanan iklim Indonesia.

Menurut dia, investasi awal terkait iklim harus diarahkan untuk skalabilitas teknologi rendah karbon yang membuka peluang ekonomi besar.

 

 

Pengurangan Emisi

Berdasarkan World Resources Institute (WRI) 2025, setiap USD 1 yang diinvestasikan dalam adaptasi iklim akan menghasilkan lebih dari USD 10 manfaat selama 10 tahun.

Uji coba dan demonstrasi juga perlu sebagai jembatan dari ide ke implementasi turut harus dilakukan.

International Energy Agency (IEA) 2021 menyebutkan pada 2050, 50 persen dari pengurangan emisi akan berasal dari teknologi yang saat ini masih berada pada tahap prototipe.

Terakhir, basis data dan evidence dianggap menjadi landasan aksi yang tepat sasaran dan berkeadilan. Mengacu data Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2022, kesenjangan data risiko menjadi hambatan utama adaptasi dan memperkecil efektivitas intervensi di tingkat lokal

“Menjawab kondisi tersebut, peluncuran Innovation and Technology Fund (ITF) serta dokumen Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) dan Kajian Dampak Perubahan Iklim terhadap Perpindahan Penduduk pada Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia harus kita lakukan hari ini. Ini merupakan penegasan arah besar pembangunan Indonesia ke depan,” ujar Rachmat.

 

Pembangunan Rendah Karbon

ITF merupakan mekanisme pendanaan untuk mendukung implementasi pembangunan rendah karbon di tingkat provinsi.

ITF dihadirkan sebagai jembatan pembiayaan untuk mendorong inovasi dan teknologi yang berpotensi memberikan solusi bagi adaptasi dan mitigasi risiko iklim Indonesia.

Pendanaan ini dapat diharapkan dapat mendukung proyek-proyek berbasis inovasi dan teknologi yang mampu memberikan multi manfaat.

Kolaborasi penyaluran ITF dengan berbagai misi pendanaan pembangunan lainnya akan diampu melalui Innovative Development Fund yang diharapkan dapat memperkuat kontribusi dalam mencapai target-target pembangunan lebih luas.

“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tinggi kepada Pemerintah Inggris, Pemerintah Jerman, UNDP (United Nations Development Programme), Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan beberapa kementerian lain yang terus selalu melakukan komitmen dalam menangani persoalan iklim kita,” kata dia.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6