Daftar Instansi Peraih Predikat Unggul dalam Indeks Kualitas Kebijakan 2025

Liputan6.com, Jakarta Laporan Good Government Index (CGGI) 2024 : Asia Focus yang dilakukan oleh Chandler Institute of Governance (CIG) menyoroti kinerja pemerintahan di kawasan Asia. Secara umum negara-negara Asia memiliki kekuatan pada pilar Financial Stewardship yaitu kemampuan mengelola keuangan negara, fiskal, dan stabilitas ekonomi, namun disisi lain laporan tersebut juga mengidentifikasi adanya kesenjangan tata kelola yang cukup lebar antar negara Asia.

Kemajuan pesat di sebagian negara tidak disertai konvergensi regional, artinya, masih terdapat jurang kualitas pemerintahan antara negara dengan performa tinggi dan negara dengan performa rendah.

Sementara itu, dalam laporan yang sama, Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan diantaranya masih ditemukannya persoalan terkait dengan Kemampuan koordinasi antar kementerian/lembaga serta pelaksanaan kebijakan yang dinilai masih tumpang tindih dan memiliki umur yang relatif pendek, selain itu juga kurangnya kapabilitas dalam memanfaatkan data dalam setiap proses perumusan kebijakan.

Menyikapi kondisi tersebu, Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) menjadi instrumen kunci dalam memperkuat kebijakan publik yang berbasis bukti (evidence-based policy). Hal ini diungkapkan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq.

Muhammad Taufiq menyampaikan apresiasi atas partisipasi seluruh instansi pemerintah yang telah berpartisipasi dalam pengukuran IKK tahun 2025 ini, setidaknya sebanyak 548 instansi pemerintah atau 85 persen dari total 646 instansi berpartisipasi dalam proses pengukuran, dan dari angka tersebut sebanyak 39 persen instansi berhasil mencapai kualifikasi minimal “baik”, melampaui target nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN, yakni sebesar 30 persen.

Ia menyebutkan, secara nasional, nilai rata-rata Indeks Kualitas Kebijakan mencapai 63,00, dengan total 1.379 kebijakan dari 27 sektor, dan tahun ini ada 30 instansi berhasil mencapai predikat tertinggi yakni Unggul.

“Capaian tersebut menunjukkan penguatan komitmen dan kapasitas birokrasi dalam merumuskan kebijakan publik yang berkualitas, berbasis bukti, dan berdampak nyata bagi masyarakat, dan tentunya ini menjadi langkah awal untuk memperkuat tata kelola kebijakan di tanah air”, jelasnya, Kamis (26/11/2025).

Muhammad Taufiq juga berpesan kepada seluruh pimpinan instansi untuk menjadikan budaya IKK sebagai bagian dari budaya kerja bukan sekedar siklus penilaian, selain itu mendorong peran analis kebijakan dalam setiap tahapan perumusan kebijakan dan menggunakan hasil pengukuran ini sebagai dasar perbaikan kebijakan yang lebih berkualitas dan berdampak bagi masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Pengendalian Mutu Prinsip Meritokrasi, Tasdik Kinanto menyampaikan bahwa kegiatan penilaian IKK merupakan bagian integral dalam melakukan reformasi birokrasi yang tujuannya memperbaiki kualitas kebijakan dan peningkatan pelayanan publik.

“Dari perspektif tata kelola publik, dengan peningkatan skor IKK tidak hanya memperbaiki proses internal di pemerintahan, tetapi secara langsung berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. keberhasilan IKK 2025 menjadi inspirasi bagi seluruh instansi untuk terus meningkatkan kualitas perumusan kebijakan yang responsif, akademis, dan berorientasi dampak bagi masyarakat.” tutupnya

Adapun instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang memperoleh Predikat Unggul pada Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025, sebagai berikut

A. Kementerian

1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

2. Kementerian Hukum

3. Kementerian Kehutanan

4. Kementerian Keuangan

5. Kementerian Kesehatan

6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

7. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

8. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

9. Kementerian Pertanian, dan

10. Kementerian Sosial

B. Badan/Lembaga

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

2. Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan

3. Lembaga Administrasi Negara

C. Pemerintah Provinsi

1. Provinsi DKI Jakarta

2. Provinsi Jawa Timur

3. Provinsi Kalimantan Timur

D. Pemerintah Kabupaten

1. Kabupaten Ciamis

2. Kabupaten Demak

3. Kabupaten Hulu Sungai Selatan

4. Kabupaten Lamongan

5. Kabupaten Maros

6. Kabupaten Paser

7. Kabupaten Purwakarta

8. Kabupaten Sukabumi

E. Pemerintah Kota

1. Kota Bontang

2. Kota Cirebon

3. Kota Denpasar

4. Kota Malang

5. Kota Padang

6. Kota Surabaya